Nasib Lahan Pramuka untuk Proyek LRT di Tangan 3 Menteri Jokowi

Jakarta - Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan hari ini menggelar rapat koordinasi (rakor) membahas pembebasan lahan LRT Jabodebek. Fokus pembahasan ini adalah pembebasan lahan milik Kwartir Nasional (Kwarnas) Pramuka.

Apa hasil pertemuan ini? Dirjen Perkeretaapian Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Zulfikri, menyampaikan masalah keputusan pembebasan lahan di Kwarnas bakal dibicarakan dalam pertemuan tingkat menteri.

Baca juga: Luhut Serahkan Masalah Lahan Pramuka untuk LRT ke Sri Mulyani

"Nanti diputuskan, katanya ada pertemuan menteri," katanya usai rakor di Kantor Kementerian Koordinator Kemaritiman, Jakarta, Rabu (11/7/2018).

Ditemui di lokasi yang sama, Dirjen Pengadaan Tanah Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR) Arie Yuriwin menyebut itu akan dirapatkan Menko Luhut bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Menteri ATR/Kepala BPN Sofyan Djalil.

"Status tanahnya nanti akan diputuskan oleh Pak Menteri (Menko Kemaritiman Luhut Pandjaitan), rapat dengan Menteri Keuangan dan Menteri ATR/BPN," terangnya.

Baca juga: Pramuka Kukuh Minta Ganti Rugi Lahannya Dibangun LRT Jabodebek

Dia menegaskan, saat ini lahan tersebut memang jelas milik Kwarnas. Ini akan diselesaikan agar lahan tersebut bisa menjadi aset milik negara. Masalah ini akan ditindaklanjuti dalam waktu dekat.

"Ya kalau dari ATR/BPN status tanah memang jelas itu hak pakai atas nama Kwarnas. Kemudian akan menjadi asetnya BMN (barang milik negara), aset Kementerian Keuangan ya, harus ditegaskan dalam bentuk SK (Surat Keputusan)," jelasnya.

Dia juga mengatakan saat ini sudah ada hitung-hitungan nilai ganti rugi untuk Kwarnas. Hanya saja dia belum bisa menyebutkan angkanya.

"Kalau nilai ganti rugi Kwarnas sudah ada. Maksudnya dari appraisal sudah ada, tapi kan kita belum keluarkan," tambahnya. (hns/hns)