Pemprov Jabar Beri Hampir 300 Hektar Lahan ke Bandara Kertajati

Bandung - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat (Jabar) menyerahkan aset lahan seluas 294,8 hektar kepada PT Bandarudara Internasional Jawa Barat (BIJB) sebagai penyertaan modal untuk pengembangan Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) di Kertajati, Kabupaten Majalengka.

Sekretaris Daerah Jawa Barat Iwa Karniwa mewakili Pemprov Jabar menyerahkan langsung aset lahan yang berada di Desa Kertajati, Desa Bantarjati dan Desa Kertasari, Kabupaten Majalengka kepada PT BIJB. Hadir juga Dirut PT BIJB Virda Dimas Eka Putra dalam serah terima aset tersebut.

Baca juga: AP II Incari 25% Saham Bandara Kertajati, Ini Kata Pemprov Jabar

Iwa mengungkapkan, aset lahan 294,8 hektar senilai Rp 725 miliar yang diserahkan merupakan penyertaan modal yang diberikan Pemprov Jabar untuk pengembangan BIJB. Sebelumnya pihaknya juga telah memberikan penyertaan modal Rp 796 miliar sehingga totalnya saat ini sebesar Rp 1,5 triliun.

"Posisi Pemprov Jabar memiliki 98,45% aset sebelum ada AP II. Mudah-mudahan dengan ada AP II yang minta 25% secara administrasi dan fisik (runway) bisa diselesaikan," katanya, di Gedung Sate, Bandung, Rabu (8/8/2018).

Iwa juga mengatakan, Penjabat (Pj) Gubernur Jabar M Iriawan sedang melakukan koordinasi dengan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan terkait dengan kesepakatan finalisasi penyertaan modal dari AP II, sebesar 25% dari keseluruhan aset.

Baca juga: Soal Peluang Embarkasi Haji di Bandara Kertajati, Ini Kata Menhub

Menurut Iwa, dengan keterlibatan AP II, akan mempermudah rencana perpanjangan runway dari 2.500 meter menjadi 3.000 meter. Bahkan secara bertahap akan kembali diperpanjang menjadi 3.500 meter sesuai masterplan.

"Harapan kita langsung saja 3.500 meter supaya bisa lebih efektif dan efisien," katanya.

Selain itu, pihaknya juga berencana untuk menambah penyertaan modal kepada PT BIJB supaya operasional bandara akan lebih maksimal. Sejumlah tahapan dan aturan daerahnya juga akan disiapkan.

"Kita harus susun lagi untuk mengusulkan adanya perda terkait dengan penambahan modal disetor, menjadi minimal Rp 5 triliun. Kita ada tahapan itu dulu," katanya. (ara/ara)