Follow detikFinance Follow Linkedin
Jumat, 10 Agu 2018 17:53 WIB

Kemenhub Kaji Ulang Proyek Patimban dan Kereta Kencang JKT-SBY

Zulfi Suhendra - detikFinance
Foto: Pradita Utama Foto: Pradita Utama
Jakarta - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mengkaji ulang proyek dua proyek besar, yakni Patimban dan kereta kencang Jakarta-Surabaya. Langkah ini diambil untuk menindaklanjuti perintah Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar menunda proyek infrastruktur sehingga impor barang modal dikurangi.

Sekretaris Jenderal Kemenhub Djoko Sasono mengungkapkan langkah evaluasi ini dilakukan sesuai arahan Jokowi untuk bisa mengkaji kembali proyek-proyek infrastruktur di setiap instansi yang memiliki ketergantungan tinggi terhadap bahan baku impor. Hal ini untuk menyeimbangkan neraca perdagangan Indonesia.

"Dalam proses perencanaan kita perhatikan beberapa variabel, salah satunya isu efisiensi. Terkait hal ini, kita selalu mengedepankan beberapa catatan yang jadi referensi, terkait proyek-proyek yang perlu kita evaluasi sesuai arahan presiden. Ini kita jadikan satu perhatian," katanya di Forum Merdeka Barat (FMB), Jakarta Pusat, Jumat (10/8/2018).


Djoko mengatakan proyek yang dievaluasi ialah Pelabuhan Patimban dan proyek kereta kencang Jakarta-Surabaya. Dua proyek ini dievaluasi untuk melihat Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) yang bakal digunakan dalam pembangunan.

"Seperti Jakarta-Surabaya, ini kita terus lakukan pendalaman-pendalaman, sehingga kita nantinya bisa hasilkan satu rumusan yang tentu jadikan kegiatan ini bisa memenuhi kriteria yang sudah kita sepakati," katanya.

"Lalu Paimban. Patimban kita harapkan ini bisa jadi simbol transportasi dan bisa bentuk penjajakan yang lebih besar lagi. Jadi kita ingin Patimban ini memiliki tingkat efisiensi yang tinggi. Angka-angkanya sedang kita dalami," sambung dia.


Namun, untuk saat ini Djoko masih belum bisa merinci berapa jumlah atau tingkat TKDN dari kedua proyek tersebut. Dia hanya mengatakan, bahwa kedua proyek itu masih terus dievaluasi.

"Belum bisa disampaikan saat ini (nilainya). Kalau infrastruktur yang bukan bandara itu relatif bisa memenuhi dalam negeri. Kalau pelabuhan perlu dari luar (impor). (Kalau proyek JKT-SBY) Tidak bisa disampaikan sekarang," tuturnya. (fdl/zlf)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com
Media Partner: promosi[at]detikfinance.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed