.webp)
Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Herry Trisaputra Zuna proses mengatakan pembebasan lahan menjadi tantangan utama mengejar target pembangunan tol tersebut. Berbagai kendala lahan ada yang sampai dibawa konsinyasi ke pengadilan sehingga membutuhkan waktu lebih lama.
"Yang terkendala ya lahan, ada material juga. Kalau tanah itu soal izin lingkungan, tapi sudah terukur. Ada problem di hutan misalnya ada yang sudah ditempati warga, ada yang mau nerima, tapi ada juga yang masih dikonsinyasi," katanya kepada detikFinance saat dihubungi, Sabtu (6/10/2018).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Tanah ada yang terkontaminasi minyak yang bisa dimanfaatkan. Kalau bisa dimanfaatkan, itu bisa ngambil tanah yang nggak terlalu jauh lokasinya," ujar Herry.
Sejauh ini kata Herry pekerjaan di lapangan masih terus berjalan. Namun demikian dia tak menutup kemungkinan jika target pengoperasian akan mundur dari jadwal yang sudah ditetapkan.
"Ini juga terkait pembiayaan. Kemarin yang dipakai baru porsi equity yang ada di HK (Hutama Karya), jadi terbatas pergerakannya. Nanti kalau equity sudah tersedia lagi, bisa lebih cepat lagi nanti," katanya.
Adapun sumber ekuitas yang bisa digunakan di antaranya dari hasil sekuritisasi aset Jalan Tol akses Tanjung Priok sebesar Rp 5,5 triliun serta penyertaan modal negara (PMN) tahun 2019 yang tengah diproses sebesar Rp 3 triliun. Sumber pendanaan lainnya adalah dari pinjaman sebesar Rp 6,8 triliun. (eds/hns)
