Pemprov Jabar Kaji Usulan Pembangunan Tol Cikarang-Ciranjang

Mochamad Solehudin - detikFinance
Selasa, 16 Okt 2018 15:12 WIB
Ilustrasi jalan tol/Foto: Trio Hamdani/detikFinance
Jakarta - Pemerintah Provinsi Jawa Barat tengah mengkaji usulan proyek pembangunan Tol Cikarang-Ciranjang sepanjang 51 kilometer yang digagas PT PP Persero. Tol tersebut bisa menjadi alternatif jalur menuju kawasan Puncak Bogor yang selama ini terhubung melalui Tol Jagorawi.

Sekretaris Daerah Jawa Barat Iwa Karniwa menuturkan, surat usulan pembahasan rencana pembangunan Tol Cikarang-Ciranjang telah diterima pada 24 September 2018. Menindaklanjuti surat tersebut, Iwa mengundang Pemkab Bogor, Pemkab Bekasi, Pemkab Cianjur serta jajaran dinas Pemprov Jabar untuk menggelar rapat di Gedung Sate, Selasa (16/10/2018).

Dari hasil rapat diketahui, proyek pembangunan Tol Cikarang-Ciranjang digagas atas dasar berbagai studi tentang kondisi lalu lintas Jakarta-Bandung via Tol Cipularang yang perlu ada pengembangan. Sementara untuk penambahan lajur tidak dimungkinkan karena persoalan lahan


Selain itu, lanjut dia, volume capacity ratio atau pelayanan tingkat ruas jalan sudah mencapai 0,8. Dengan kondisi itu, diperkirakan pada 2025 volume capacity ratio jalan tersebut akan lebih dari 1,0 dan akan berdampak buruk terhadap kondisi lalu lintas.

"Jadi kalau ada satu kendala sedikit saja akan macet total," kata Iwa, di Gedung Sate, Kota Bandung, Selasa (16/10/2018).

Iwa mengungkapkan, proyek Tol Cikarang-Ciranjang juga berpotensi menjadi jalur alternatif dari Jakarta menuju kawasan wisata Puncak Bogor yang selama ini terhubung melalui Tol Jagorawi. Dari hasl paparan PT PP, proyek sepanjang lebih dari 51 kilometer akan dibagi dalam empat seksi.


"Seksi I 8,357 km, seksi II 16,076 km, seksi III 22,77 km dan seksi IV 5,098 km. Jadi totalnya sekitar 51 km, jumlah lajurnya direncanakan 2X2 lajur bisa diperpanjang jadi 2X3 lajur," ujarnya.

Untuk kondisi medan lahan yang akan digunakan sendiri lokasinya 70 persen dataran dan 30 persen perbukitan dengan pemanfaatan lahan 80 persen tegalan, 10 persen hutan dan 10 persen permukiman.

"Bila semua perizinan dan persetujuan yang berwenang tol ini bisa beroperasi di tahun 2025. Saat ini masih ada proses tahapan panjang berikutnya. Tahapan pembangunan juga tergantung hasil rapat hari ini dan didiskusikan dengan pihak berwenang dan nanti penggagas akan berkonsultasi dengan Kementerian PUPR," ucapnya (zlf/zlf)