Bangun Jalan Trans Mentawai, Pemerintah akan Libatkan TNI

Jakarta - Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan menggelar rapat koordinasi tentang pembangunan infrastruktur Sumatera Barat (Sumbar). Salah satu yang dibahas adalah pembangunan jalan trans Mentawai.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono, yang juga hadir dalam rapat tersebut menjelaskan pembangunan trans Mentawai agak tersendat. Merespons kondisi tersebut, pemerintah akan menggandeng TNI untuk mempercepat pembebasan tanah.

Baca juga: Luhut Panggil Menteri PUPR Bahas Pembangunan Sumbar, Ini Hasilnya

Menurut Basuki TNI dilibatkan karena proyek trans Mentawai adalah pembukaan jalan baru, seperti di Kalimantan dan Papua.

"Ada trans Mentawai, karena ini agak terlambat mungkin kita akan terjunkan TNI, karena ini akan akan buka jalan baru seperti membuka jalan di perbatasan di Kalimantan dan Papua, TNI buka nanti PU," jelas Basuki di Kementerian Koordinator Kemaritiman, Selasa (16/10/2018).

Saat jalan trans Kepulauan Mentawai sudah sepanjang 138,7 km dari target 393,5 km, masih tersisa sekitar 233,8 km yang perlu dibangun.

Baca juga: Jokowi Bangun Infrastruktur Prioritas di Sumbar, Ini Daftarnya

Selain soal proyek trans Mentawai, dalam rapat itu dibahas pula beberpa proyek infrastruktur prioritas di Sumatera Barat. Contohnya, jalan Solok Selatan-Tanah Datar sepanjang 37 kilometer.

"Ada beberapa proyek yang jadi prioritas dan harus akomodasi di 2019. Jalan misalnya Mulai dari Solok Selatan ke Tanah Datar 37 kilo. Itu jalan tanah yang diusulkan untuk ditingkatkan," jelas Basuki.

Kemudian pembangunan akses jalan ke kawasan wisata Mandeh dan revitalisasi kampung adat Seribu Rumah Gadang di Solok Selatan.

"Kawasan Mandeh, sudah kita kerjakan kemudian kawasan wisata. Kemudian ada lagi Solok Selatan dan mereka sudah melaporkan soal rehabilitasi soal progres rehabilitasi 1.000 rumah gadang," sambung Basuki. (hns/hns)