Kamis, 18 Okt 2018 14:25 WIB
Pemerintah Usul Dana Pasca Gempa Lombok-Palu Rp 5 Triliun
Foto: Sylke Febrina Laucereno/detikcom
Jakarta - Pemerintah mengusulkan dana rekonstruksi dan rehabilitasi pasca gempa Lombok dan Palu sebesar Rp 5 triliun. Usulan ini disampaikan dalam pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPBN) 2019) di Badan Anggaran (Banggar) DPR.
Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, Askolani menjelaskan dana tersebut akan masuk dalam pos cadangan belanja yang diusulkan Rp 18,5 triliun. Sebelumnya dalam postur sementara RAPBN 2019 anggaran sebesar Rp 14,4 triliun.
Selain itu, anggaran rehabilitasi itu tersebut akan digunakan sebagai cadangan untuk mengantisipasi bencana alam di Indonesia senilai Rp 1 triliun.
"Kami usulkan naik jadi Rp 18,5 triliun dari Rp 14,4 triliun. Ini untuk rehabilitasi dan rekonstruksi Lombok Rp 5 triliun dan Rp 1 triliun untuk antisipasi bencana alam," kata Askolani di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (18/10).
Dia menambahkan sisa dana cadangan belanja Rp 12,5 triliun akan dialokasikan untuk kebutuhan mendesak di Kementerian dan Lembaga (K/L).
Askolani menambahkan, pemanfaatan belanja Kementerian Pertahanan sebesar Rp 500 miliar, Polri Rp 8,45 triliun, Kemenkumham Rp 200 miliar, Kejaksaan Rp 200 miliar, Badan Intelejen Negara (BIN) Rp 2,5 triliun dan BSSN Rp 650 miliar.
"Sisanya yang Rp 12,5 triliun itu untuk dana mendesak di K/L lain," tambahnya.
Tonton juga 'CT Arsa Foundation Berikan Bantuan Langsung ke Pengungsi':
(kil/hns)
Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, Askolani menjelaskan dana tersebut akan masuk dalam pos cadangan belanja yang diusulkan Rp 18,5 triliun. Sebelumnya dalam postur sementara RAPBN 2019 anggaran sebesar Rp 14,4 triliun.
Selain itu, anggaran rehabilitasi itu tersebut akan digunakan sebagai cadangan untuk mengantisipasi bencana alam di Indonesia senilai Rp 1 triliun.
"Kami usulkan naik jadi Rp 18,5 triliun dari Rp 14,4 triliun. Ini untuk rehabilitasi dan rekonstruksi Lombok Rp 5 triliun dan Rp 1 triliun untuk antisipasi bencana alam," kata Askolani di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (18/10).
Dia menambahkan sisa dana cadangan belanja Rp 12,5 triliun akan dialokasikan untuk kebutuhan mendesak di Kementerian dan Lembaga (K/L).
Askolani menambahkan, pemanfaatan belanja Kementerian Pertahanan sebesar Rp 500 miliar, Polri Rp 8,45 triliun, Kemenkumham Rp 200 miliar, Kejaksaan Rp 200 miliar, Badan Intelejen Negara (BIN) Rp 2,5 triliun dan BSSN Rp 650 miliar.
"Sisanya yang Rp 12,5 triliun itu untuk dana mendesak di K/L lain," tambahnya.
Tonton juga 'CT Arsa Foundation Berikan Bantuan Langsung ke Pengungsi':
(kil/hns)
