Senin, 07 Jan 2019 16:21 WIB
Beredar Laporan Kualitas Infrastruktur RI Rendah, Ini Kata Bank Dunia
Ilustrasi/Foto: Agung Pambudhy
Jakarta - Bank Dunia atau World Bank memberikan klarifikasi tentang laporan berjudul Infrastructure Sector Assessment Program (InfraSAP). Laporan itu isinya menyebut infrastruktur di Indonesia berkualitas rendah dan tak terencana secara matang.
Bank Dunia pun mengeluarkan klarifikasi terkait berita itu. Dalam rilisnya Bank Dunia menegaskan bahwa laporan itu belum resmi keluar, meskipun pihak Bank Dunia tidak menyalahkan pemberitaan tersebut.
"Bank Dunia belum mempublikasikan laporan InfraSAP untuk umum. Seperti halnya semua laporan Bank Dunia, kami bekerja sama secara erat dan berdiskusi dengan pihak pemerintah yang relevan termasuk Kementerian Keuangan, Bappenas, berbagai Kementerian Koordinator, Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Kementerian Perdagangan, dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK)," tulis Bank Dunia, Senin (7/1/2018).
InfraSAP merupakan analisis yang komprehensif terkait berbagai kendala yang dapat mengurangi pendanaan infrastruktur komersial dan swasta. Laporan ini termasuk satu kemungkinan reformasi kebijakan yang dapat dipertimbangkan dan dilakukan oleh negara ini dalam jangka pendek dan menengah.
Bank Dunia sudah mulai menyiapkan laporan tersebut sejak pertengahan 2017, mengikuti undangan dari pemerintah untuk bekerja sama dalam menemukan solusi untuk menarik lebih banyak pendanaan swasta dan komersial untuk investasi infrastruktur.
Laporan itu meninjau kemajuan substansial yang telah dicapai oleh Indonesia dalam membangun infrastrukturnya pada beberapa tahun terakhir. Tujuannya juga agar pihak yang berwenang untuk terus menutup kesenjangan infrastruktur yang telah terakumulasi dalam beberapa generasi.
(das/ara)
Bank Dunia pun mengeluarkan klarifikasi terkait berita itu. Dalam rilisnya Bank Dunia menegaskan bahwa laporan itu belum resmi keluar, meskipun pihak Bank Dunia tidak menyalahkan pemberitaan tersebut.
"Bank Dunia belum mempublikasikan laporan InfraSAP untuk umum. Seperti halnya semua laporan Bank Dunia, kami bekerja sama secara erat dan berdiskusi dengan pihak pemerintah yang relevan termasuk Kementerian Keuangan, Bappenas, berbagai Kementerian Koordinator, Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Kementerian Perdagangan, dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK)," tulis Bank Dunia, Senin (7/1/2018).
InfraSAP merupakan analisis yang komprehensif terkait berbagai kendala yang dapat mengurangi pendanaan infrastruktur komersial dan swasta. Laporan ini termasuk satu kemungkinan reformasi kebijakan yang dapat dipertimbangkan dan dilakukan oleh negara ini dalam jangka pendek dan menengah.
Bank Dunia sudah mulai menyiapkan laporan tersebut sejak pertengahan 2017, mengikuti undangan dari pemerintah untuk bekerja sama dalam menemukan solusi untuk menarik lebih banyak pendanaan swasta dan komersial untuk investasi infrastruktur.
Laporan itu meninjau kemajuan substansial yang telah dicapai oleh Indonesia dalam membangun infrastrukturnya pada beberapa tahun terakhir. Tujuannya juga agar pihak yang berwenang untuk terus menutup kesenjangan infrastruktur yang telah terakumulasi dalam beberapa generasi.
