Bahkan, menurut JK, biaya proyek tersebut mahal karena menelan Rp 500 miliar/kilometer.
"Setuju saya sama pak JK. Saya juga lihat tanahnya banyak, kok malah bangun beton tinggi-tinggi," kata Fahri, di Hotel Gren Alea, Jakarta, Rabu (16/1/2019).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Fahri juga heran mengapa moda transportasi tersebut harus dibuat layang, padahal menurutnya tanah masih cukup luas.
"Karena ada pabrik semen yg mungkin produksi nggak ada yang beli akhirnya bikin proyek itu. Sudah ada tanahnya kok bikin beton ke atas malahan, nggak bener, betul itu pak JK bongkar semua," kata Fahri.
Bukan cuma LRT Jabodebek, Wakil Ketua DPR ini juga mengkritik proyek tol Trans Jawa. Dia menilai Tol Trans Jawa seolah-olah baru dibuat di masa pemerintahan Joko Widodo. Kajiannya, menurut dia sudah ada sejak pemerintahan Presiden Soeharto.
Sebetulnya proyek tersebut pun sudah mulai dibangun di era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
"Seolah-olah ini tol baru ada zaman beliau. Padahal tol itu udah lama riset, itu dari tahun 1997, Pak Harto yang mulai (kajian) Tol Trans Jawa, kemudian bertahap-tahap diuruskan tanahnya, perizinannya, dari pemerintahan ke pemerintahan. Sebagiannya juga sebenarnya sudah dikerjakan zaman Pak SBY, eh seolah-olah itu baru dibikin tahun ini," kata Fahri.
Fahri juga menyindir jalan tol yang dibangun sebetulnya milik swasta. Dia mencurigai ada skandal dibalik pembangunan tol-tol.
"Jangan lupa yang paling banyak digunting pitanya kan tol, tol itu punya swasta, kita juga nggak tahu strukturnya kepemilikannya coba itu di audit semua sama BPK. Ini skandal semua ini, skandal kepemilikannya, skandal utangnya, skandal jaminannya," kata Fahri. (dna/dna)











































