Kurang Dilirik Investor, Proyek Kereta di RI Sulit Digenjot

Jakarta - Pemerintah dinilai belum banyak menonjolkan pembangunan transportasi massal seperti kereta api. Saat ini, pemerintah masih terlalu fokus pada pembangunan jalan tol.

Pengamat transportasi Djoko Setijowarno menjelaskan memang hambatan membangun infrastruktur kereta memiliki lebih sulit dibanding jalan tol. Menurutnya, keterbatasan anggaran menjadi hambatan utama pemerintah dalam membangun transportasi massal tersebut.

"Anggaran, anggarannya terbatas," kata Djoko kepada detikFinance, Jakarta, Senin (21/1/2019).

Beda dengan membangun jalan tol yang bisa menggunakan skema kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU), pembangunan infrastruktur kereta sulit meniru skema tersebut.

Baca juga: Jawa Butuh Jalur Kereta Baru, Pengamat: Bekas Belanda Digandakan

Sebab, kata Djoko, investor belum banyak tertarik untuk ikut bergabung di proyek perkeretaapian.

"Kalau jalan tol itu kan pemerintah hanya bantu bebaskan lahan, yang lainnya swasta. Kalau kereta masih full nampaknya pemerintah. Mungkin hanya beberapa ruas saja KPBU, belum seluruhnya. Karena belum banyak menarik investor," jelasnya.

Dihubungi terpisah, Pengamat kebijakan Publik Agus Pambagio mengatakan kurang berminatnya investor di proyek kereta api lantaran modal yang dibutuhkan cukup tinggi. Di sisi lain, mereka menilai investasi di sektor kereta api saat ini kurang menguntungkan karena sulit untuk balik modal.

"Anggaran mahal karena pembebasan lahan, kemudian tidak menguntungkan. Kan itu di Sulawesi Selatan saja berhenti di Pare-pare. FS-nya nggak masuk. Duitnya nggak ada, pasti rugi. Kasih ke swasta nggak ada yang mau. Cek saja tender-tendernya," kata dia.

"Kenapa nggak mau, karena mahal nggak tahu balik modal kapan. Kalau kita investasi nggak tau balik modalnya kapan kan nggak mau," tambahnya.

Baca juga: Tol Baru Diresmikan Rusak, Pengusaha: Harus Penuh Perencanaan

(fdl/eds)