Rabu, 23 Jan 2019 12:54 WIB
Dikritik JK, Proyek Kereta Trans Sulawesi Terkendala Lahan
Foto: Pool
FOKUS BERITA
JK Kritik Kereta Trans Sulawesi
Jakarta - Proyek perkeretaapian Trans Sulawesi yang ditargetkan dibangun sepanjang 142 km masih terkendala soal pembebasan lahan. Proyek jalur kereta trans Sulawesi dikritik oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) lantaran dinilai tak efisien.
Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Jawa Bagian Timur Nur Setiawan menerangkan, pihaknya terkendala pembebasan lahan di Segmen III atau Tahap II yang menghubungkan Pangkep dan Maros sepanjang 64 km. Total lahan yang harus dibebaskan ada 3.000 bidang.
"Masih banyak ya, kalau yang di Pangkep, yang tahap II 64 km, dari Pangkep sampai Maros sendiri hampir ada 3.000 bidang," katanya saat dihubungi detikFinance, Jakarta, Rabu (23/1/2019).
Sementara itu yang sudah hampir beres baru separuhnya, alias 1.500 bidang tanah. Bidang-bidang tanah tersebut tinggal menuju proses pembayaran kepada warga.
"Yang sudah dipegang BPN (Badan Pertanahan Nasional) sekitar 1.500-an, sudah 50%, bukan bebas tapi proses pembayarannya nih," jelasnya.
Dia mengatakan, pembebasan lahan ini cukup sulit karena banyak warga yang menempati lahan tidak memiliki bukti kepemilikan lahan yang kuat.
"Kan sangat tergantung data masyarakat. Misalnya masyarakat status tanahnya kebanyakan belum sertifikat ya. Masyarakat bilang 'saya punya buktinya', begitu kita minta nggak dikasih kasih. Kemungkinan nggak punya buktinya, yang sulit itu," tambahnya.
(eds/eds)
Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Jawa Bagian Timur Nur Setiawan menerangkan, pihaknya terkendala pembebasan lahan di Segmen III atau Tahap II yang menghubungkan Pangkep dan Maros sepanjang 64 km. Total lahan yang harus dibebaskan ada 3.000 bidang.
"Masih banyak ya, kalau yang di Pangkep, yang tahap II 64 km, dari Pangkep sampai Maros sendiri hampir ada 3.000 bidang," katanya saat dihubungi detikFinance, Jakarta, Rabu (23/1/2019).
Sementara itu yang sudah hampir beres baru separuhnya, alias 1.500 bidang tanah. Bidang-bidang tanah tersebut tinggal menuju proses pembayaran kepada warga.
"Yang sudah dipegang BPN (Badan Pertanahan Nasional) sekitar 1.500-an, sudah 50%, bukan bebas tapi proses pembayarannya nih," jelasnya.
Dia mengatakan, pembebasan lahan ini cukup sulit karena banyak warga yang menempati lahan tidak memiliki bukti kepemilikan lahan yang kuat.
"Kan sangat tergantung data masyarakat. Misalnya masyarakat status tanahnya kebanyakan belum sertifikat ya. Masyarakat bilang 'saya punya buktinya', begitu kita minta nggak dikasih kasih. Kemungkinan nggak punya buktinya, yang sulit itu," tambahnya.
 |
FOKUS BERITA
JK Kritik Kereta Trans Sulawesi
