Berapa Harga Tiket MRT yang Pas di Kantong Warga DKI?

Pengamat Kebijakan Publik Agus Pambagio menilai tarif MRT Jakarta sebesar Rp 10 ribu sudah terjangkau buat masyarakat. Dengan asumsi tersebut, subsidi yang ditanggung Pemprov DKI adalah sebesar Rp 21.659.

"Masyarakat terjangkau naik MRT, perkirakan saya Rp 10 ribu terjangkau," katanya kepada detikFinance, Jakarta, Kamis (7/3/2019).

Dengan tarif tersebut, selain mempertimbangkan keterjangkauan masyarakat, juga keberlangsungan operasional moda transportasi massal itu sendiri.

"Jadi tergantung idealnya itu penumpang bisa naik terjangkau, MRT-nya bisa hidup. Tinggal semakin kecil tarifnya, DPRD setujunya misalnya Rp 5 ribu, ya semakin besar subsidinya," tambahnya.

Adapun informasi sebelumnya diketahui PT MRT Jakarta mengusulkan dua pilihan tarif MRT Jakarta ke Pemprov DKI Jakarta. Dua opsi tersebut yakni Rp 8.500/10 km dan Rp 10.500/10 km.

Pengamat Kebijakan Publik Agus Pambagio pun menilai tarif LRT Jakarta sebesar Rp 6 ribu sudah terjangkau buat masyarakat. Dengan tarif tersebut, Pemprov DKI menyuntikkan subsidi sebesar Rp 35.655.

"Nah soal keterjangkauan ya, soal keterjangkauan harga rokok berapa? Rp 20 ribu mungkin, pulsa berapa? nah itu saja dihitung. Artinya (tarif LRT Rp 6 ribu) mampu nggak? mampu," katanya kepada detikFinance, Jakarta, Kamis (7/3/2019).

Dengan tarif Rp 6.000 dan subsidi Rp 35.655, harapannya masyarakat bisa memanfaatkan moda transportasi massal itu dan badan usaha yang mengelola tetap untung. LRT Jakarta adalah LRT yang dibangun oleh Jakarta Propertindo (Jakpro) yang saat ini membentang dari Kelapa Gading-Velodrome sepanjang 5,8 km.

"Soal tarif itu kan hanya 2 pilihannya, anda taruhkan tarif ekonomi, artinya perusahaan untung kemudian masyarakat bisa naik. Kalau (masyarakat) tidak bisa (naik) turunkan (tarifnya). Dampaknya apa supaya operasional tetap ada, masyarakat tetap bisa naik, subsidi kan," tambahnya.

Pengamat Kebijakan Publik Agus Pambagio menilai subsidi yang ditanggung oleh Pemprov DKI tidak sedikit. Itu bisa membebani anggaran pemprov.

"Iya malah Pemprov terbebani, PT MRT kan BUMD sehingga terserah pemprov mau taruh PMD (penyertaan modal daerah), tambah modal atau bagaimana," katanya kepada detikFinance, Jakarta, Kamis (7/3/2019).

Tarif yang diusulkan, menurut dia memang terjangkau buat masyarakat. Tapi bila tak disubsidi pemerintah bakal mengancam keberlangsungan bisnis BUMD yang mengelola MRT dan LRT Jakarta. Mau tak mau pemprov yang harus menanggung.

"Tentu kan harus dihitung juga selain keuntungan dia bisa berinvestasi. Kan sistem harus terus diperbaharui kan karena itu pakai uang. Jadi sekarang tergantung apa pemerintah sanggup," jelasnya.