.webp)
Dua ruas tol ini pun masuk dalam daftar Proyek Strategis Nasional (PSN). Untuk itu sebagian dari biaya investasinya akan berasal dari kas negara melalui Penyertaan Modal Negara (PMN).
"Ini kan dua ruas, porsinya berbeda-beda. Tapi itu sekitar 70-80% ekuitas, itu modal dari pemerintah yang berasal dari PMN," kata Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Danang Parikesit di Muara Enim, Sumatera Selatan, Selasa (9/4/2019).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sementara untuk sisanya Hutama Karya akan mencari pendanaan. Bisa berasal dari pinjaman perbankan ataupun menerbitkan surat utang.
Danang mengakui, jika dilihat dari tipikalnya, tol di Sumatera akan lebih lama untuk mencapai Break Even Point (BEP). Menurutnya butuh waktu 15 hingga 20 tahun.
"Kalau tipikal di Jawa 8 tahun kalau di luar jawa 15-20 tahun. Ya kalau di Jawa atau beberapa di Jabodetabek 5 tahun," ujarnya.
Menurut Danang jika HK hanya mengandalkan pendapatan dari traffic maka akan sulit bagi perusahaan mengantongi untung. Oleh karena itu HK diharapkan juga mencari pendapatan non traffic dari dua ruas tol yang panjangnya mencapai 233,3 km itu.
"Kalau kita hanya mengandalkan hanya traffic saya kira tidak akan memungkinkan kalau kita hanya mengandalkan pengembalian investasi dari lalu lintas," tambahnya.
Oleh karena itu, HK diharapkan bisa menggarap bisnis pengembangan kawasan industri di sekitar lorong dua ruas tol tersebut. Setidaknya HK bisa mendapatkan pendapatan dari masuknya perusahaan ke kawasan industri.
Menurut perkiraan Danang, jika HK hanya mengandalkan pendapatan dari traffic IRR (investment rate of return) hanya setara dengan bunga pinjaman. Itu artinya HK tidak mendapatkan untung.
"Kalau hanya traffic sama dengan bunga bank hanya untuk mengembalikan pinjaman. Kalau non traffic tinggi mungkin kira-kira 4-6% di atas tingkat pinjaman. Jadi badan usaha masih bisa menikmati 4-6% profit," ujarnya. (das/fdl)
