Hal itu juga yang membuat Tim hukum Prabowo Subianto-Sandiaga Uno menyinggung soal peresmian jalan tol saat memaparkan kecurangan pilpres di sidang Mahkamah Konstitusi (MK).
Menanggapi itu, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menegaskan peresmian tol yang sudah berlangsung tidak ada kaitannya dengan Pemilu Pilpres.
Basuki mengatakan, tujuan utama pemerintah meresmikan beberapa ruas tol di bulan yang sama dengan Pemilu untuk memfasilitasi masyarakat saat mudik Lebaran 2019.
Dirinya menyebut, tidak ada kondisi jalan tol yang dipaksakan untuk segera diresmikan. Bahkan, ada ruas tol yang mundur dari jadwal peresmian yang seharuanya.
"Ada yang mundur 2 bulan. kalau buat saya mohon maaf, nggak ada urusan saya dengan yang begitu. Selesai yang diresmikan. Bahkan yang sudah diresmikan pun masih gratis," jelas dia.
Dirinya pun meminta kepada seluruh kalangan untuk melaporkan jika memang ada ruas tol yang dipaksakan.
"Jadi mana yang dipaksakan? nggak ada. Kalau memang orang melihat dipaksakan, yang mana coba. Menurut saya Insya Allah nggak ada," ungkap dia. (hek/dna)
