Sebut Peresmian Tol Dekat Pilpres Curang, BPN: Dipaksa Saat Belum Siap

Jakarta - Tim hukum Prabowo Subianto-Sandiaga Uno menyinggung soal peresmian jalan tol saat memaparkan kecurangan pilpres di sidang Mahkamah Konstitusi (MK). Menurut Badan Pemenangan Nasional (BPN), peresmian tol ini adalah desakan atau terlalu dipaksakan saat infrastrukturnya sendiri belum benar-benar siap digunakan.

"Mengapa dipaksa peresmiannya ketika infrastrukturnya belum siap, operasional dan manajemennya juga belum siap dan juga hampir semuanya. Jadi kalau setiap proyek itu diteliti satu per satu pasti setiap habis peresmian itu ada sesuatu, ada hal di dalamnya yang merupakan 'oh ini sebenarnya belum siap diresmikan'," kata tim ekonomi, penelitian, dan pengembangan BPN Harryadin Mahardika kepada detikFinance, Senin (17/6/2019).

Harryadin mengatakan, kesiapan tol itu dapat dilihat setelah diresmikan. Menurut pihaknya, banyak proyek-proyek jalan tol dan infrastruktur lainnya yang telah diresmikan namun setelah itu masih ada perbaikan, atau pun proyek yang sudah diresmikan namun belum dioperasionalkan.

"Kita melihat siap atau tidak siap itu bisa dilihat dari perbaikan-perbaikan maupun problem yang terjadi setelah peresmian. Jadi kita melihat ada beberapa proyek yang sudah diresmikan tapi masih belum dibuka, masih ditunggu 1 bulan atau kemudian setelah diresmikan ada yg amblas misalnya. Kita juga melihat setelah diresmikan tapi belum beroperasi di sana," ungkap Harryadin.

Baca juga: Gaji PNS Bukti Curang Pilpres, BPN: Tak Lazim Tiba-tiba Naik

Lalu, ia juga menyinggung langkah Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang hadir dalam setiap peresmian jalan tol atau infrastruktur lainnya. Hal ini dianggap sebagai salah satu cara kampanye dari paslon 01 tersebut.

"Sebenarnya pada peresmian-peresmian kita melihat bahwa tidak ada kewajiban presiden untuk meresmikan proyek-proyek infrastruktur yang dibangun. Jadi kita bisa melihat, dulu jalan tol itu hanya diresmikan menteri. Kecuali dulu ya, jalan tol pertama diresmikan oleh Pak Soeharto. Tapi zaman SBY ya jalan tol, jembatan, ya menteri saja, atau gubernur, " katanya.

"Ini kan digunakan untuk meraih simpati dari pemilih. Karena tidak ada kewajiban presiden untuk meresmikan. Jadi ini sesuatu yang sengaja dilakukan," tambahnya.

Baca juga: Jabatan Ma'ruf Amin Dipersoalkan BPN, BNI Syariah: Kami Bukan BUMN

Tonton video Survei SMRC: Pasca-Kerusuhan 22 Mei, Kepuasan Berdemokrasi Menurun:

[Gambas:Video 20detik]

(eds/eds)