Follow detikFinance Follow Linkedin
Selasa, 06 Agu 2019 18:10 WIB

5 Tahu Jokowi Genjot Infrastruktur, Apa Manfaatnya?

- detikFinance
Foto: Agung Pambudhy Foto: Agung Pambudhy
Jakarta - Pembangunan Infrastruktur di era Presiden Joko Widodo dinilai sudah tepat karena terbukti berhasil mendorong perekonomian daerah.

Namun, pemerintah daerah didorong untuk terus berinovasi agar dapat makin mengoptimalkan potensi daerah masing-masing terutama di sektor pariwisata dan ekonomi pedesaan.

Deputi I Kepala Staff Kepresidenan Bidang Pengendalian Pembangunan Program Prioritas, Darmawan Prasojo menyebutkan, proyek infrastruktur bukan hanya mengurangi waktu tempuh perjalanan ataupun mempercepat jalur logistik, tapi lebih jauh lagi mendorong dan menggerakkan ekonomi kerakyatan.

"Dulu Jakarta - Cirebon ditempuh dengan waktu 10-12 jam , sekarang hanya 3,5 - 4 jam saja. Kehadiran Infrastruktur ini mendorong berkembangnya ekonomi daerah," ujarnya dalam diskusi IndoSterling Forum di Gedung Media Indonesia Jakarta, Selasa (6/8/2019).


Kehadiran Infrastruktur juga mendorong industri pariwisata dan bisnis lokal. Dia mencontohkan, jumlah pedagang kuliner Cirebon meningkat setelah adanya Tol Cipali.

"Pembangunan infrastruktur mendorong pariwisata dan mampu menggerakkan ekonomi rakyat di daerah," ujarnya.

Namun demikian, dia menambahkan, pembangunan infrastruktur tanpa adanya interaksi dan koordinasi pemerintah daerah, investor dan komponen masyarakat tidak akan terwujud.

Dirjen Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kemedesa PDTT, Taufik Masjid, dalam paparannya mengungkapkan bahwa saat ini telah terjadi perubahan paradigma pembangunan desa di mana desa sebagai subyek utama pembangunan.

Pertama, pemberian kewenangan berdasarkan azas rekognisi dan subsidiaritas yang berarti pengakuan dan penghormatan terhadap keberadaan (eksistensindesa).

Sedangkan subsidiaritas berarti penggunaan kewenangan staf lokal. Kedua, lanjut dia, kedudukan desa sebagai pemerintah berbasis masyarakat, yaitu campuran dari komunitas yang mengatur dirinya sendiri (self governing community) dan pemerintah lokal (lokal self goverment).

Untuk mewujudkan hal itu, lanjut Taufik Majid, dilaksanakan kebijakan dana desa yang dari sisi pembangunan infrastruktur, sejak tahun 2015 sampai 2018, penyalurannya tiap tahun meningkat.

"Dana desa telah meningkatkan akses transportasi. Program pembangunan desa juga telah meningkatkan pelaksanaan padat karya tunai desa melalui dana desa, perkembangan jumlah badan usah milik desa (BUMDesa)," kata dia.


Hingga kini, kata dia, telah terbangun sepanjang 191.600 km jalan, 1.140 ribu jembatan, dan 5.371 unit dermaga.

Menurut dia, salah satu indikator dalam pembangunan desa adalah tingkat kepemilikan aset masyarakat dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan ekonomi daerah.

"Selain sumberdaya manusia, keberhasilan peningkatan ekonomi desa dapat dilihat dari aset yang dimiliki desa, dan seberapa besar partisipasi masyarakat didalamnya," ujarnya.

Simak Video "Melihat Lagi BJ Habibie Bicara tentang Infrastruktur Negeri"
[Gambas:Video 20detik]
(dna/dna)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com
Media Partner: kerjasama[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com