.webp)
Budi mendorong Pemda Provinsi Lampung untuk berperan aktif dalam menyampaikan usulan tersebut kepada Kementerian Agama.
"Masih ada waktu 10 bulan untuk penyelenggaraan haji. Sedangkan untuk umrah kan bisa kapan saja," ucap Budi dalam keterangan tertulis, Sabtu (12/10/2019).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Budi juga mengatakan siap mendukung rencana baik tersebut. Ia berharap PT AP II dapat segera mengembangkan landasan Bandara Radin Inten II agar bisa didarati pesawat berbadan besar Tipe Airbus 330.
Hal ini untuk mendukung Bandara Radin Inten II sebagai embarkasi setelah bandara ini resmi dikelola oleh PT AP II. Selain itu, Budi juga mengatakan agar PT AP II dapat mengembangkan Radin Inten II untuk pendaratan private jet serta menggali potensi lain di Lampung.
Sebagai informasi, Bandara Radin Intan II resmi dikelola oleh PT AP II setelah penandatanganan MoU Pemanfaatan Barang Milik Negara (BMN) antara PT AP II dan Ditjen Perhubungan Udara pada Sabtu, (12/10/2019).
Acara tersebut turut dihadiri Gubernur Lampung Arinal Djunaidi, Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsudin, jajaran pejabat di lingkungan Kementerian Perhubungan, pejabat di lingkungan pemerintah daerah Provinsi Lampung, dan Direksi BUMN perhubungan terkait.
Adapun Bandara Radin Inten II melayani 1,99 juta jumlah penumpang pesawat pada tahun lalu, dengan 16.058 pergerakan pesawat. Selain itu, bandara ini memiliki terminal penumpang pesawat baru yang diresmikan Presiden Joko Widodo pada 8 Maret 2019.
Terminal baru seluas 9.650 meter persegi ini mengedepankan budaya lokal dengan menampilkan simbol Siger di beberapa area yang merupakan simbol kebanggaan yang sangat melekat dengan masyarakat Lampung. Di samping itu, terminal ini juga dibangun dengan konsep eco airport dan eco energy.
Adapun terminal baru ini berkapasitas sekitar 3 juta penumpang per tahun dan didukung runway berukuran 2.500 x 45 meter serta apron berukuran 565 x 110 meter untuk 12 parking stand pesawat. Bandara ini memiliki 3 helipad berukuran 24 x 24 meter.
(prf/hns)
