Tantangan Ajak Swasta Bangun 2.500 Km Jalan Tol

Jakarta - Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menargetkan pembangunan jalan tol dalam lima tahun ke depan sepanjang 2.500 km. Investasinya diperkirakan mencapai Rp 250-375 triliun.

Rencananya, pemerintah tidak hanya menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), melainkan juga melalui Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). Oleh karena itu, partisipasi swasta sangat diharapkan dalam percepatan pembangunan jalan tol di Indonesia.

Sayangnya, tidak semua pihak swasta berani berinvestasi di sektor jalan tol. Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Konstruksi dan Infrastruktur Erwin Aksa mengungkap alasannya. Menurutnya, investasi di jalan tol merupakan investasi yang padat modal.

"Swasta takut investasi di bisnis tol karena investasinya padat modal. Swasta tidak banyak yang memiliki kekuatan modal besar karena ini padat modal. Jadi hanya segelintir swasta saja yang bisa masuk di sektor infrastruktur ini," kata Erwin di Menara Kadin, Jakarta, Selasa (29/10/2019).

Baca juga: Tarif Tol Jakarta-Merak Naik Sabtu Pekan Ini

Kedua, masalah pembebasan lahan. Menurut Erwin, pihak swasta malas mengurus pembebasan lahan.

"Belum lagi masalah pembebasan lahan. Pihak swasta harus ngurus lahan malas juga. Jadi tidak mudah untuk menawarkan kepada pihak swasta," ungkap Erwin.

Baca juga: Seberapa Menarik Investasi Jalan Tol di RI Saat Ini?

Selain itu, ada juga masalah lain yang membuat pengusaha malas ikut dalam proyek infrastruktur. Seperti ketidakpastian yang tinggi dengan jangka waktu yang sangat panjang.

Saat ini sendiri, pihak swasta yang bergabung di investasi jalan tol setidaknya ada PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI), PT Nusantara Infrastruktur, Astra Infra Group, PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk ( PT.CMNP).


(dna/dna)