Jepang Ngadu Soal Izin Kementerian PUPR, Luhut Bakal Bicara ke Basuki

Jakarta - Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan pagi tadi menerima Dubes Jepang untuk Indonesia Masafumi Ishii di kantornya. Dia mendapat keluhan soal perizinan di Kementerian PUPR.

Luhut mengatakan akan membicarakan itu dengan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono agar masalah tersebut teratasi.

"Iya tadi infrastruktur dia masuk karena tadi minta ada masalah peraturan yang sedikit terlalu membuat mereka jadi nggak bisa masuk dari PUPR. Nanti kita bicara dengan Pak Basuki," kata dia di kantornya, Jakarta, Jumat (15/11/2019).

Baca juga: Proyek Pemerintah Harus Jelas untuk Tekan Praktik Mafia Anggaran

Luhut menjelaskan ada perusahaan Jepang yang ingin masuk ke sektor infrastruktur di Indonesia. Namun terkendal di Peraturan Menteri (Permen) PUPR. Itu nantinya perlu diperbaiki.

"Tadi masalah aturan saja, masalah ada Permen yang perlu diperbaiki mungkin supaya mereka bisa ikut. Perusahaan apa tadi (namanya) perusahaan Jepang itu," ujarnya.

Baca juga: Pemerintah Putar Otak Bangun Infrastruktur Tanpa Utang

Di samping itu, proyek Pelabuhan Patimban yang dikerjasamakan antara Indonesia dan Jepang juga ada sedikit kendala. Hal itu yang juga disampaikan pihak Jepang ke Luhut.

"Tadi mengenai Patimban. di Patimban masih ada sedikit masalah, minggu depan kita rapatin semua," tambahnya.


(toy/dna)