Jokowi: Proyek Infrastruktur Jangan Semuanya Diambil BUMN!

Hendra Kusuma - detikFinance
Selasa, 10 Des 2019 17:36 WIB
Foto: Andhika Prasetia/detikcom
Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali menyampaikan agar BUMN tidak menggarap semua proyek infrastruktur. Hal itu juga berlaku untuk anak usaha BUMN.

Hal itu diungkapkannya saat membuka rapat terbatas mengenai akselerasi implementasi program infrastruktur di kantor Presiden, Jakarta, Selasa (10/12/2019).

"Saya ingatkan kembali proyek-proyek infrastruktur agar jangan semuanya diambil oleh BUMN. Ini penting, saya garis bawahi. Dari proyek proyek yang besar besar sampai yang kecil-kecil yang sering kali bukan hanya melibatkan anak anak BUMN tapi juga ke cucu-cucu BUMN," kata Jokowi.

Menurut Jokowi, pembangunan infrastruktur harus dibuka lebar kepada pihak swasta lokal, baik yang kecil, menengah, hingga yang besar. Sehingga, swasta juga terlibat dalam cetak lapangan pekerjaan.

"Saya yakin semangat kolaboratif kita akan mampu mengejar ketertinggalan pembangunan infrastruktur kita," jelasnya.

Selain itu, Jokowi juga mengingatkan bahwa pembangunan selama lima tahun ke depan difokuskan pada konektivitas antara wilayah produksi dengan pasar.


"Sehingga infrastruktur yang kita bangun betul betul memiliki impact pada indeks logistic peform kita, serta memiliki dampak pada peningkatan daya saing produk-produk ekspor barang kita," katanya.

Menurut Jokowi, pemerintah juga akan meneruskan pembangunan moda transportasi massal modern seperti MRT, LRT, dan kereta cepat terutama di kota-kota besar. Seiring rencana tersebut, Mantan Wali Kota Solo ini juga ingin menyiapkan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas, serta peralatan hingga material dengan inovasi teknologi yang baik.

Khusus mengenai material, Jokowi mengatakan masih terjadi gap antara suplai dan kebutuhan. Misalnya kebutuhan aspal sebesar 650.000 ton baru terpenuhi 70 persen, kemudian kebutuhan baja 9 juta ton baru terpenuhi 60 persen.

Tidak hanya itu, mengenai pembiayaan juga pemerintah menyiapkan beberapa skema seperti KPBU hingga pembiayaan investasi non Anggaran pemerintah (PINA).

"Karena itu ekosistem investasi di seluruh sektor infrastruktur harus segera diperbaiki dan direform sehingga memiliki daya tarik dan daya saing semakin baik," ungkapnya.



Simak Video "Selain Rangkap Jabatan, ICW Juga Soroti Jumlah Komisaris di BUMN"
[Gambas:Video 20detik]
(hek/fdl)