Transportasi Otomatis Bakal Wira-wiri di Ibu Kota Baru, Siapa yang Bangun?

Transportasi Otomatis Bakal Wira-wiri di Ibu Kota Baru, Siapa yang Bangun?

Hendra Kusuma - detikFinance
Rabu, 15 Jan 2020 23:00 WIB
Foto: Trio Hamdani
Jakarta - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menyebutkan mulai 2024 akan dibangun sistem transportasi massal dengan teknologi otomatis atau autonomous vehicle di ibu kota negara (IKN) baru. Transportasi massal itu mulai dari bus hingga trem. Lalu siapa yang bangun?

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Kepala Bappenas) Suharso Monoarfa mengatakan yang membangun adalah Softbank Corp.

"Softbank misalnya ingin bentuknya seperti penyediaan autonomous vehicle," kata Suharso di kantor Presiden, Jakarta, Rabu (15/1/2020).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

President Softbank Corp, Masayoshi Son sendiri sudah melakukan pertemuan dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan membahas mengenai minat investasi di IKN. Selain itu, Jepang, Korea Selatan, Inggris, Amerika Serikat (AS), dan yang terbaru adalah Uni Emirat Arab (UEA) juga siap berinvestasi di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur (Kaltim).


Menurut Suharso, seluruh calon investor swasta ini akan membawa teknologi unggulannya masing-masing dan akan diterapkan di IKN. Oleh karena itu, pembangunan sistem transportasi massal otomatis ini juga akan disesuaikan dengan ketersediaan infrastruktur di calon ibu kota yang baru.

"Masing-masing dengan latarbelakang kapasitas dan teknologi yang dia tawarkan. Kita melihat sampai mana infrastruktur yang bisa mendukung kehadiran dari autonomous vehicle itu," jelasnya.

Mengenai porsi anggaran pemerintah yan di bawah Rp 100 triliun, Suharso mengungkapkan nantinya akan berasal dari seluruh kementerian/lembaga (K/L). Anggaran tersebut nantinya akan dimanfaatkan untuk membangun infrastruktur dasar dan gedung pemerintahan.

"Saya kira hampir Rp100 triliun itu untuk pembangunan istana, DPR, MPR, perumahan untuk anggota DPR, MPR, DPD, perkantoran pemerintahan, infrastruktur dasar yang seharusnya sudah ada sebelum pemindahan. Misalnya, terkait dengan kesediaan air, jalan raya, jaan akses, fider, kelas menengah dan seterusnya," ungkap dia.




(hek/fdl)

Hide Ads