.webp)
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menjelaskan pihaknya bekerja sama dengan Pemprov DKI Jakarta dalam menangani banjir yang merendam underpass Kemayoran.
Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta sebelumnya mengatakan underpass Kemayoran yang terkena banjir ada di bawah wewenang pemerintah pusat. Sedangkan pihak Istana mengajak Pemprov DKI duduk bareng mengatasi permasalahan ini.
Dirjen Cipta Karya Kementerian PUPR Danis Hidayat Sumadilaga mengatakan, pemerintah pusat dan Pemprov DKI keroyokan dalam menyelesaikan masalah tersebut.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kan kerja sama dengan Pemda DKI, ada pompa dari Kemayoran. Jumlahnya lupa, 14 (pompa) atau berapa, dikeroyok," kata dia saat dihubungi detikcom, Minggu (26/1/2020).
"Kita kan sudah bantu pompa 7 atau 8 itu. Pak Menteri PUPR kan ke sana pagi kemarin. Kita tambah pompa. Sekarang kalau nggak salah ada 12 atau 14 (pompa). Data terakhir kita tinggal berapa jam lagi (surut)," lanjutnya.
Danis menjelaskan, penanganan oleh Kementerian PUPR ditangani oleh Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (SDA). Sementara pihaknya menyiapkan pompa untuk menyedot air. Dari data terakhir yang dia peroleh, air belum surut.
"Belum, belum (surut), masih sisa berapa meter saya belum cek lagi. Itu kan ditangani oleh teman-teman Ditjen SDA bukan Cipta Karya. Tapi saya tahu bahwa kita bantu pompa gede-gede di sana," tambahnya.
 |
Diberitakan sebelumnya, Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono angkat bicara terkait klaim Sekretaris Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta Dudi Gardesi yang menyebut underpass Kemayoran yang kebanjiran ada di bawah wewenang pemerintah pusat. Heru mengajak Pemprov DKI duduk bareng mengatasi permasalahan ini.
"Saya minta jajaran pejabat pemda DKI, khususnya dalam menangani banjir agar tidak berpolemik, tapi harus bersinergi. Mari kita bersama-sama mengatasi banjir ini, kita utamakan kelancaran pelayanan publik dan kepentingan masyarakat," ucap Heru dalam keterangan tertulis, Minggu (26/1/2020).
(toy/zlf)
