Soal Banjir di Underpass Kemayoran, Basuki: Semua Tanggung Jawab

Sylke Febrina Laucereno - detikFinance
Rabu, 29 Jan 2020 17:36 WIB
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono.
Foto: Rahel/detikcom
Bandung -

Masalah banjir yang terjadi di underpass Kemayoran disebut merupakan kewenangan bersama. Hal ini karena sebelumnya pihak pemerintah Provinsi menyebut jika underpass Kemayoran merupakan di bawah wewenang pemerintah pusat.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menjelaskan underpass Kemayoran terletak di Jakarta yang merupakan ibu kota negara. Sehingga semua pihak berkepentingan harus bertanggung jawab dengan yang terjadi di fasilitas tersebut.

"Kalau yang namanya ibu kota negara semua bertanggung jawab. Jangan kewenangan-kewenangan gitu, itu apa? Harus tanggung jawab semuanya. Itu di Jakarta, kalau ada apa-apa saya ikut tanggung jawab," ujar Basuki di proyek terowongan Nanjung, Bandung, Jawa Barat, Rabu (29/1/2020).

Dia menjelaskan ibu kota negara harus menjadi perhatian dan tanggung jawab semua pihak.

"Saya ini mengerjakan pompa di kali-kali yang sekarang sudah saya serahkan ke DKI. Jadi jangan memisah-misahkan. Kecuali di provinsi lain, ini ibu kota negara jadi khusus, harus bertanggung jawab. TNI juga langsung turun," imbuhnya.



Sebelumnya di DPR Basuki menyampaikan ada masalah yang harus ditangani dari kejadian banjir underpass Kemayoran.

"Underpass di Indonesia ada sekitar 50. Tapi tidak semua banjir. Artinya ada sesuatu kalau kebanjiran," ungkap Basuki.

Dari evaluasi Kementerian PUPR, underpass Kemayoran harus dimodifikasi. Menurutnya, desain jalan dan drainase underpass perlu diperbaiki.

"Jadi Kemayoran kami evaluasi harus ada modifikasi drainase dan jalannya. Jadi jalan turun dan air semua menuju situ. Ditambah lagi cuma ada pompa nggak kuat. Perlu modifikasi desain," ungkap Basuki.



Simak Video "2020 Baru 2 Bulan, Eh..Underpass Kemayoran Sudah Banjir 6 Kali"
[Gambas:Video 20detik]
(kil/eds)