.webp)
Rapat dengar pendapat (RDP) antara Komisi V DPR RI dengan Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat (Jabar), Banten, Kementerian PUPR, Basarnas, dan BMKG tentang penanganan banjir siang ini ditunda.
Penundaan tersebut dikarenakan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Gubernur Jabar Ridwan Kamil, dan Gubernur Banten Wahidin Halim tak hadir dan memicu kegeraman Komisi V DPR RI. Rapat yang dimulai pada pukul 10.30 WIB itu terpaksa ditutup pada pukul 11.30 WIB.
Kegeraman Komisi V diutarakan oleh sejumlah anggota, salah satunya Didi Wahidi dari fraksi PKB. Menurut Didi, baik Anies, Ridwan Kamil, maupun Wahidin Halim tak serius dalam menangani banjir. Sementara, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Kepala Basarnas Bagus Puruhito, dan Kepala BMKG Dwikorita Karnawati hadir untuk membahas penanganan banjir.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Usul saya dengan tidak mengurangi rasa hormat saya kepada Menteri dan pihak yang hadir, karena ini, rapat ini tapi tidak hadir pihak yang sangat penting, usul saya ditunda. Sudah dua kali ditunda rapat ini, ketiga kali kita tunda, supaya rakyat tahu mereka (Anies, RK dan Wahidin Halim) tidak serius," tegas Didi di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (26/2/2020).
Sementara itu, Anggota Komisi V Boiman Harun dari fraksi PAN menilai, RDP siang ini percuma digelar jika para pengambil keputusan yakni Gubernur tak hadir.
"Rapat ini penting, tapi menjadi tidak penting karena tidak hadirnya orang-orang ini. Jadi menurut saya kalau orang-orang ini tidak hadir kesimpulannya ditunda saja rapat hari ini. Tidak usah panjang-panjang. Kalau dilanjutkan berlarut-larut seperti ini rugi waktu kita. Jadi ditunda rapat ini, hanya akan menjadi penting kalau hadir gubernur-gubernur ini," ujar Boiman.
Akhirnya, Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus dari fraksi PDIP menutup rapat ini. Ia meminta, ke depannya Anies, Ridwan Kamil, dan Wahidin Halim hadir. Sehingga, gap wewenang dalam penanganan banjir di tiga wilayah tersebut bisa langsung diselesaikan di Komisi V.
"Mari kita bicarakan dengan pihak yang layak diajak bicara para pengambil keputusan. Jangan bicara di luar sana jadi konsumsi publik, politik. Jadi konteks di sini bukan politik, tapi bagaimana menangani banjir dengan tuntas. Kita kompromi bersama sehingga para pihak bisa menjalankan tupoksi masing-masing. Karena tidak semua wewenang pemerintah pusat boleh nabrak kewenangan Pemda. Begitu sebaliknya. Tanpa koordinasi tidak bisa selesai," tutup Lasarus.
 |
(fdl/fdl)
