Tinggal di Bantaran Ciliwung, Warga Kebon Pala Tolak Normalisasi!

Normalisasi Kali Ciliwung telah menjadi salah satu proyek antibanjir di Jakarta. Setidaknya ada 33 km bantaran kali Ciliwung yang mau dinormalisasi sejak 2012, namun hingga kini baru 16 km saja yang sudah selesai.

Bahkan di 16 km yang sudah digarap, ada yang baru satu sisi kali saja yang dinormalisasi. Hal itu terjadi di kawasan Jatinegara, bantaran kali Ciliwung yang baru dinormalisasi hanya di sisi Kampung Pulo saja. Sementara daerah Kebon Pala Tanah Rendah di seberangnya belum dinormalisasi.

Warga Kebon Pala sendiri sebetulnya menolak normalisasi yang mau dilakukan, menurut Niko Setiawan kabar normalisasi justru membuat resah warga. Pasalnya, warga takut untuk digusur. Niko juga mengatakan selama ini memang warga masih nyaman untuk tinggal di bantaran kali.

"Kita malah ketakutan, jadi resah. Kita nggak mau digusur. Masalahnya banyak orang bilang akses ke sini kemana-mana gampang, kedua dasarnya emang orang sini lahir gede di sini, orang keluar pun balik lagi," kata Niko saat ditemui detikcom, Jumat (28/2/2020).

Niko mengatakan warga juga khawatir apabila normalisasi dilakukan dan semuanya direlokasi ke tempat baru. Dia bercerita pernah mendengar kabar dari warga Kampung Pulo yang direlokasi karena normalisasi bahwa rusun yang diberikan tidak lah gratis.

Belum lagi menurutnya dengan tempat yang baru tidak menjamin warga untuk bisa mendapatkan pekerjaan yang lebih baik.

"Gimana ya kan ada juga selentingan yg normalisasi kan ada relokasi kan dipindah ke rusun. Nah desas-desusnya rusun juga bukan kepemilikan, jadi ya ngontrak keluar duit lagi di sini banyak rumah sendiri. Denger kabar sih begitu ya dari orang Pulo," ungkap Niko.

"Belum lagi katanya pas pindah daerahnya nggak enak jauh, kita susah nyari kerja," katanya.

Warga lainnya, Peni mengatakan bahwa dia ingin agar daerahnya tidak lagi kebanjiran. Namun, dia menyebut bukan normalisasi dengan penggusuran caranya.

"Ya kita maunya nggak banjir. Cuma jangan sampai normalisasi terus kena gusur, cari cara lain lah pemerintah," kata Peni.

Sebelumnya, Niko mengaku hingga kini wacana pembebasan lahan untuk normalisasi belum ditawarkan oleh Pemprov DKI Jakarta ke tempat tinggalnya. Niko mengatakan bahwa sejak zaman kepemimpinan Fauzi Bowo sebagai Gubernur di Jakarta, desas desus normalisasi hanya sebatas pengukuran dan penggarisan saja.

Tak pernah ada wacana lebih lanjut untuk melakukan pembebasan lahan milik warga.

"Memang sejak zaman pak Fauzi Bowo ada penggarisan, pengukuran sering tuh. Itu pun sering berubah sampe tiga kali penggarisannya. Tapi ya emang nggak ada omongan normalisasi segala macam," ungkap Niko.