.webp)
Kementerian Perhubungan (Kemenhub) meminta bantuan kementerian terkait dan BUMN untuk memberantas praktik monopoli di penyelenggaraan tol laut. Praktik monopoli ini pernah jadi sorotan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut Kemenhub Wisnu Handoko menjelaskan bahwa praktik monopoli sudah ada sebelum adanya program tol laut.
"Terkait masalah pengawasan monopoli, jadi sekali lagi saya jelaskan monopoli itu sebelum ada tol laut sudah terjadi seperti itu," kata dia dalam jumpa pers di kantornya, Jakarta Pusat, Kamis (12/3/2020).
Pihaknya pun ingin BUMN berperan aktif khususnya yang memiliki tugas dalam menyalurkan bantuan pembiayaan seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR) ke pelaku usaha kecil di daerah.
Menurut dia bantuan yang diberikan ke UMKM misalnya, bisa membuat mereka lebih kompetitif. Dengan begitu akan terjadi persaingan yang sehat. Adanya persaingan yang sehat diyakini bakal membuat praktik monopoli menghilang.
"Supaya terjadi kompetisi yang sehat bagaimana? ya harus dibina UMKM yang kecil-kecil, dibantu oleh BUMN, kasih kredit, KUR atau apa. Yang kayak gitu ditumbuhkan," jelasnya.
Selain itu, pihaknya juga meminta bantuan Kementerian Koperasi dan UKM serta Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes dan PDTT).
"Itu harus ada yang kerjain ya, yang kerjain kementerian terkait, Kemenkop, Kementerian Desa," tambahnya.
(toy/hns)
