Jokowi Harus 'Korbankan' Proyek Infrastruktur Demi Bereskan Corona

Hendra Kusuma - detikFinance
Jumat, 17 Apr 2020 10:05 WIB
Presiden Joko Widodo (Jokowi) memakai masker saat melantik Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria di Istana Negara, Jakarta, Rabu (15/4/2020). Ahmad Riza Patria resmi menjabat sebagai Wakil Gubernur DKI Jakarta seusai dilantik Presiden Joko Widodo.
Foto: ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A
Jakarta -

Pemerintah dinilai harus berani menambah anggaran penanggulangan virus Corona (COVID-19). Salah satu yang bisa dimanfaatkan adalah pos anggaran infastruktur khususnya yang belum ditenderkan.

Pemerintah sudah mengalokasikan anggaran sekitar Rp 438,3 triliun untuk menanggulangi virus Corona. Anggaran tersebut masih dirasa kurang untuk menghentikan virus yang belum ditemukan vaksinnya sampai sekarang.

Pemanfaatan anggaran infrastruktur pun menjadi alternatif selain dengan menerbitkan surat utang negara.

Direktur Eksekutif Indef, Tauhid Ahmad menilai pemerintah tidak akan mampu menanggulangi Corona hanya mengandalkan APBN. Sebab, pendapatan negara pun akan tergerus seiring sektor industri banyak yang terdampak.

"Kemudian yang jelas adalah kemampuan pendapatan kita turun drastis, tax ratio 11% ini akan turun ke 10% PDB, kalau kemampuan membayar semakin turun artinya pemerintah nggak mampu, pajak tahun ini drop banget. Kedua rasio ekspor kita turun ini kan menghasilkan devisa bagi kita," kata Tauhid saat dihubungi detikcom, Jakarta, Kamis (16/4/2020).

Kementerian Keuangan sudah menyampaikan outlook pendapatan negara sebesar Rp 1.760,9 triliun dari target APBN 2020 sebesar Rp 2.233,2 triliun. Sedangkan dari sisi belanja negara, dia bilang mengalami kenaikan menjadi Rp 2.613,8 triliun dari APBN sebesar Rp 2.540,4 triliun.

Dengan outlook pendapatan dan belanja negara tersebut, Sri Mulyani menyebut berdampak pada defisit atau tekor APBN menjadi Rp 853 triliun atau 5,07% dari PDB. Angka defisit naik drastis dari yang sebelumnya hanya sebesar Rp 307,2 triliun atau 1,76% dari PDB.

Dengan melebarkan defisit, kata Tauhid menandakan kekuatan fiskal belum cukup menanggulangi Corona.

Sementara Direktur Riset CORE Indonesia Piter Abdullah menilai pelebaran defisit merupakan konsekuensi pemerintah usai memberikan banyak bantuan sosial (bansos) kepada masyarakat dan dunia usaha di tengah pandemi Corona.

"Defisit ini duitnya dari mana, penerimaan nggak ada, pengeluaran besar, makanya lewat menarik utang. Jadi kita tidak bisa melihat terpisah-pisah, stimulus, defisit, dan utang itu adalah harus dilihat satu kesatuan, kita tidak bisa menerima stimulusnya menolak utangnya. Jadi harus kita terima ketiganya," ungkap Piter.



Simak Video "Jokowi ke Kemenkes: Bantuan Corona Jangan Bertele-tele!"
[Gambas:Video 20detik]
(hek/eds)