Trump Tolak Proposal Proyek Infrastruktur US$ 1,5 T

Trump Tolak Proposal Proyek Infrastruktur US$ 1,5 T

Soraya Novika - detikFinance
Selasa, 30 Jun 2020 10:23 WIB
President Donald Trump looks at his phone during a roundtable with governors on the reopening of Americas small businesses, in the State Dining Room of the White House, Thursday, June 18, 2020, in Washington. (AP Photo/Alex Brandon)
Foto: AP Photo/Alex Brandon
Jakarta -

Pihak Gedung Putih Amerika Serikat (AS) menentang proposal proyek infrastruktur senilai US$ 1,5 triliun yang diajukan Kongres Demokrat (para pimpinan Partai Demokrat di Parlemen AS). Tak tinggal diam, Parlemen AS yang dikontrol Partai Demokrat menyatakan bakal mendebat penolakan tersebut.

Menurut mereka, proyek ini penting untuk pembangunan jalan, jembatan, angkutan umum, kereta api, pelabuhan, bandara, sekolah hingga broadband internet. Parlemen AS berharap pemungutan suara final terkait hal tersebut selesai pekan ini.

"Infrastruktur AS sedang dalam krisis. Jalan, jembatan, angkutan umum, kereta api, bandara, pelabuhan dan sistem air di negara ini sudah sangat ketinggalan zaman, menyebabkan stres dan membahayakan keselamatan bagi negara kami, membebani perekonomian kami dan banyak sekali kerugian pada kesehatan masyarakat dan planet kita," kata Ketua Komite Perumahan dan Transportasi dari Partai Demokrat, Peter DeFazio dikutip dari Reuters, Selasa (30/6/2020).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Sebaliknya, Pihak Gedung Putih menilai proposal yang diajukan Partai Demokrat tersebut bukanlah sebuah proposal yang serius. Apalagi, ajuan pembangunan proyek infrastruktur yang ditawarkan kebanyakan fokus pada pembangunan daerah perkotaan ketimbang pedesaan AS. Selain itu, sumber dana yang diajukan rata-rata dibiayai oleh utang.

Untuk diketahui, proyek infrastruktur ini ide awalnya berasal dari Presiden AS Donald Trump dan para pimpinan Partai Demokrat. Keduanya sejak April 2019 lalu sepakat akan mengajukan dana senilai US$ 2 triliun untuk proyek tersebut namun tidak tau pasti cara mendapatkan dana sebesar itu.

ADVERTISEMENT

Penolakan dari Gedung Putih tampaknya semakin menyulitkan Parlemen AS mengumpulkan dana tersebut terutama kini sudah mendekati pemilihan Presiden AS yang digelar November mendatang.




(zlf/zlf)

Hide Ads