Bisa Ganggu Proyek Strategis, Baja Tak ber-SNI Harus Ditindak Tegas

Sekretaris Jenderal (Sekjen) BPP Gapensi Andi Rukman Karumpa mengeluhkan maraknya baja impor yang tidak memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI).

"Hampir semua teman-teman di daerah ini mengeluhkan kondisi kejadian yang sering menimpa mereka yakni beredarnya produksi baja yang tidak berlabel SNI," kata dia dalam diskusi yang tayang di YouTube Hipmi beberapa waktu lalu.

Ia khawatir, bila kondisi ini dibiarkan bisa mengganggu industri konstruksi nasional. Baja merupakan salah satu komponen penting yang bakal menentukan konstruksi yang dibangun.

Apa lagi, ada sederet pembangunan infrastruktur sebagai salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN) yang gencar dilakukan pemerintah di seluruh Indonesia. Bila baja yang digunakan tidak memiliki kualitas yang baik, bukan tidak mungkin kualitas konstruksi yang dibangun ikut turun. Untuk itu, pemerintah diminta tegas untuk mengatasi fenomena tersebut.

"Yang kita khawatirkan itu adalah jangan sampai kita punya 514 kabupaten/kota, 34 provinsi, bisa-bisa menerima hasil produsen itu yang tidak ber-SNI," jelasnya.

Senada, pengamat ekonomi Yanuar Rizky menilai bahwa perlu ketegasan dari aparat penegak hukum dan pemerintah untuk menghentikan praktek semacam ini.

"Ini sesuai dengan perintah Presiden Joko Widodo yang melakukan zero kompromi terhadap pelanggaran hukum yang dilakukan oleh korporasi. Apalagi saat ini pemerintah ingin menciptakan kemandirian bangsa. Tidak boleh ada kompromi terhadap pelaku industry dalam negeri yang melakukan pemalsuan impor besi siku dari negara lain," tegasnya.

Guna mencegah hal itu berulang, menurut Yanuar, garda terdepan yang bertanggung jawab adalah di pintu masuk utama atau pelabuhan. Perlunya melakukan pengecekan produk yang mengacu pada standar SNI. Terutama dari Kementerian Perdagangan dan Bea Cukai.

Buka halaman selanjutnya.