4 Fakta Seputar Rencana Jokowi Rombak Jabodetabek hingga Cianjur

Soraya Novika - detikFinance
Kamis, 10 Sep 2020 18:30 WIB
Jalur puncak bogor-cianjur
Jalur puncak Bogor-Cianjur/Foto: Ismet Selamet
Jakarta -

Presiden Joko Widodo telah meneken Peraturan Presiden (Perpres) nomor 60 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Jakarta Bogor Depok Tangerang Bekasi Puncak dan Cianjur (Jabodetabek-Punjur). Melalui beleid ini, pemerintah ingin mengatur kembali tata ruang kawasan perkotaan tersebut yang dirasa perlu perbaikan karena sudah 12 tahun tak diubah.

Berikut fakta-fakta seputar rencana Jokowi merombak Jabodetabek-Punjur:

1. Digabung Jadi Kawasan Metropolitan Berkelas Dunia

Sebelumnya, pada sebuah konferensi pers, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Sofyan A. Djalil menjelaskan maksud dan tujuan pemerintah menerbitkan beleid tersebut. Melalui Perpres ini, pemerintah berupaya mewujudkan peran Jabodetabek-Punjur sebagai pusat kegiatan perekonomian berskala internasional, nasional, maupun regional yang terintegrasi antara satu kawasan dan kawasan lainnya, berbasis daya dukung lingkungan dan memiliki keterpaduan dalam pengelolaan kawasan.

"Maka Perpres ini diharapkan akan mengoreksi kelemahan-kelemahan yang ada selama ini sehingga penataan wilayah Jabodetabekpunjur menjadi lebih efektif di masa yang akan datang," ujar Sofyan dalam konferensi pers virtual, di Jakarta Jumat (12/6/2020).

Sederhananya, pemerintah punya cita-cita besar membenahi segala permasalahan yang dihadapi oleh kawasan ini, agar ke depan kawasan ini bisa disandingkan dengan kota metropolitan di negara-negara maju lainnya.

"Intinya agar pembenahan di kawasan megapolitan Jakarta (istilah lain untuk Jabodetabek-Punjur) lebih efektif dan terintegrasi, sebagaimana layaknya pembangunan di metropolitan-metropolitan dunia," kata Direktur Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kementerian ATR/BPN, Wisnubroto Sarosa kepada detikcom, Rabu (9/9/2020).

2. Untuk Benahi Berbagai Masalah Mulai dari Banjir hingga Kemacetan

Adapun masalah yang hendak dibenahi lewat perpres ini adalah terkait beberapa isu strategis yang selama ini tak terselesaikan dengan baik. Salah satunya terkait masalah penanganan banjir.

"Penanganan megapolitan Jakarta (istilah lain untuk Jabodetabek-Punjur) tidak bisa hanya dilakukan oleh BKSP (badan kerjasama pembangunan) Jabodetabek yang merupakan forum koordinasi 3 Gubernur, karena pengelolaan kawasan tersebut perlu melibatkan pemerintah pusat. Contoh kasus banjir awal 2020 terdapat perbedaan persepsi antara Gubernur DKI dengan Menteri PUPR, padahal 49% anggaran penanganan banjir ada di (Pemprov) DKI Jakarta," ucap Wisnubroto.

Isu strategis lainnya yang perlu dibenahi dari kawasan ini adalah masalah kemacetan.

"Selain itu, telah dibentuk BPTJ/Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek, melalui Perpres, yang menangani masalah transportasi dan kemacetan, yang sebagian besar ditangani dengan anggaran pemerintah pusat," sambungnya.

Selanjutnya
Halaman
1 2


Simak Video "Tips Hadapi Permintaan Harga Teman"
[Gambas:Video 20detik]