Tender Gagal Terus, Hubungan RI-Jepang di Proyek MRT Putus?

Vadhia Lidyana - detikFinance
Senin, 19 Okt 2020 14:32 WIB
Pembangunannya MRT Jakarta Fase II telah dimulai sejak 24 Maret 2019. MRT Jakarta Fase II akan menghubungkan Bundaran HI-Kota
Foto: Agung Pambudhy
Jakarta -

Pembangunan proyek MRT Jakarta fase II khususnya di segmen 2 (Harmoni-Kota) terkendala karena proses tender yang berulang kali gagal. Setidaknya, MRT Jakarta mencatat ada 3 paket yang berulang kali gagal tender karena kurangnya minat kontraktor Jepang memberikan penawaran.

Tender yang berulang kali gagal itu terjadi di paket CP 202 yakni pembangunan rute Harmoni-Mangga Besar, dan CP 205 untuk pengadaan sistem perkeretaapian dan rel, serta CP 206 untuk pengadaan rolling stock atau kereta.

"CP 202 ini terkendala, karea ada dua kali proses tender yang kedua-duanya gagal. CP 205 ini kita perpanjang. Batas pemasukan tender 26 Oktober 2020. CP 206, minat kontraktor Jepang mengikuti paket ini boleh dikatakan nihil, atau tidak ada," ungkap Direktur Utama PT MRT Jakarta William Sabandar dalam diskusi virtual, Senin (19/10/2020).

Dalam proyek MRT Jakarta ini, pemerintah Indonesia memang bekerja sama dengan Jepang melalui Japan International Cooperation Agency (JICA). Melalui kerja sama itu, JICA memberikan pembiayaan untuk proyek MRT menggunakan mekanisme STEP Loan atau Tied Loan. Sehingga, kontraktor utama diwajibkan berasal dari Jepang.

Namun, hingga saat ini MRT Jakarta kesulitan mencari kontraktor karena minat para pelakunya di Jepang nihil. Kurangnya minat kontraktor Jepang itu pun menyebabkan para kontraktor yang ikut tender memberikan penawaran dengan biaya proyek yang sangat tinggi.

"bargaining position kontraktor Jepang khususnya untuk railway system ini menjadi sangat tinggi. MRT berada pada posisi yang tidak menguntungkan, berhadapan dengan permintaan-permintaan dari kontraktor Jepang," ujar William.

Untuk mengatasi itu, MTRT Jakarta meminta JICA untuk membuka akses bagi kontraktor negara lain bisa ikut dalam tender proyek.

"Jika minat kontraktor Jepang terhadap fase II ini kurang, maka JICA kiranya dapat membuka kemungkinan untuk partisipasi kontraktor internasional non Jepang dalam paket-paket pengerjaan MRT Fase II," urai William.

Meski begitu, ia menegaskan hubungan kerja sama dengan Jepang tak putus sama sekali. Ia mengatakan, saat ini MRT Jakarta masih berharap lebih pada keterlibatan kontraktor Jepang.

"Kerjasama Indonesia-Jepang tidak berhenti, bahkan tetap berjalan. Bahkan kita terus mendorong keterlibatan Jepang karena ini adalah proyek strategic kemitraan Indonesia-Jepang. Karena itu kita ingin proyek ini sukses. Tapi kalau dia berkepanjangan, tentu nggak sukses dong. Oleh karena itu kita minta semua pihak untuk ramai-ramai mendorong. Karena ada komitmen pemerintah," imbuh dia.

William mengatakan, pihaknya sudah mengirim surat kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Kementerian Perhubungan, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Luar Negeri agar persoalan ini bisa diselesaikan melalui pembicaraan tingkat tinggi.

"Kita berahap dengan dukungan pemerintah Indonesia dan Jepang bisa mendorong agar teman-teman kontraktor dari Jepang bisa berkontribusi lebih serius, dan ikut meng-cover risiko yang memang seharusnya menjadi bagian dari kewajiban kontraktor Jepang ini," pungkas William.

(fdl/fdl)