.webp)
Jalan tol Trans Sumatera berpotensi rawan aksi kejahatan dan tindak kriminal seperti begal lantaran masih sepi hingga saat ini. Ketua Bidang Advokasi dan Kemasyarakatan, Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat, Djoko Setijowarno mengungkapkan pihaknya pernah ke lapangan memantau kondisi tol Trans Sumatera.
Djoko bilang, ada beberapa zona yang relatif rawan, namun ada juga yang tidak.
"Jadi itu ruas yang selatan saja, yang utara tidak. Di selatan ada dua wilayah yang rawan sekitar Mesuji dan Kayu Agung di daerah rawa-rawa, zona merah lah," kata Djoko kepada CNBC Indonesia yang dikutip, Jumat (27/11/2020).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Oleh sebab itu harus ada pembenahan khususnya mengenai pelayanan jalan tol. Salah satunya ketentuan standar pelayanan minimum (SPM) seperti lampu penerangan jalan yang harus diubah.
"Pengalaman saya dari Terbanggi Besar-Kayu Agung sampai 87 km tanpa lampu, kalau berkendara sendiri serem juga," katanya.
Sebelumnya, Direktur Utama PT Hutama Karya (Persero) Budi Harto buka-bukaan mengenai tantangan yang dihadapi di Jalan Tol Trans Sumatera, salah satunya ancaman aksi kejahatan.
Apalagi saat ini arus kendaraan di jalan tol Trans Sumatera masih rendah alias jalannya masih sepi.
"Saat ini dengan berawalnya pengoperasian jalan tol ini dengan penyesuaian masyarakat kami menghadapi banyak tantangan. Jalan tol ini memang sekarang traffic-nya masih rendah. Dengan trafik yang rendah ini mengundang kejahatan," ujar Budi dalam sebuah webinar, Rabu (25/11/2020).
Untuk menanggulangi masalah ini HUtama Karya selaku operator Tol Trans Sumatera menyediakan patroli keamanan rutin. Kemudian untuk kenyamanan pengguna jalan pihaknya juga menyediakan fasilitas penyelamatan, kesehatan, hingga pengamanan kendaraan.
"Oleh karena itu kami menyediakan patroli tiap saat, sehingga para pengguna tol ini akan aman dari gangguan keamanan di sekitar tol. Kami juga menyediakan fasilitas penyelamatan, kesehatan, dan juga pengamanan kendaraan," ujar Budi.
Menanggapi rawannya aksi kriminal di Tol Trans Sumatera, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) buka suara. Langsung klik halaman selanjutnya.
