Kemenkes: Tak Ada Komersialisasi Pada Rencana Vaksinasi Mandiri

Anisa Indraini - detikFinance
Selasa, 26 Jan 2021 18:45 WIB
influencer dr Tirta Mandiri Hudhi divaksinasi Corona di Puskesmas Ngemplak 2, Sleman, DIY, Kamis (14/1). Selain dr Tirta terdapat 10 orang lain yang menerima vaksin sinovac.
Foto: Pius Erlangga
Jakarta -

Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menegaskan vaksinasi Corona (COVID-19) dilakukan secara gratis alias tidak dipungut biaya. Terkait rencana pengadaan vaksinasi mandiri, kalangan pengusaha diminta tidak menjadikannya sebagai bisnis (komersial).

"Dalam proses vaksinasi ini sendiri kami sedang pikirkan bagaimana, tetapi yang sudah dapat dipastikan bahwa tidak ada komersialisasi dalam vaksin gotong royong (vaksin mandiri)," kata Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung Kemenkes, Siti Nadia dalam webinar bertajuk 'Akselerasi Pemulihan Ekonomi', Selasa (26/1/2021).

Siti mengatakan hingga saat ini Kemenkes masih mengkaji bagaimana skema terbaik pengadaan vaksin ke para pengusaha untuk karyawannya. Pihaknya juga telah berkonsultasi dan mendengarkan masukan dari berbagai pihak agar kebijakan yang dikeluarkan nantinya tak mengganggu program vaksinasi gratis.

"Sebetulnya dari dunia usaha komitmen membantu untuk mempercepat dan memperbanyak jumlah orang yang divaksinasi," ucapnya.

Siti berharap wacana tersebut juga tidak disalah artikan oleh masyarakat sebagai bentuk komersialisasi. Pasalnya, hal tersebut bisa mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap vaksinasi COVID-19 dan membuat target herd immunity bisa tak tercapai.

"Jangan sampai kemudian vaksin gotong-royong ini memberikan pemahaman yang salah sehingga menjadi senjata kepada kelompok anti-vaksin untuk kemudian membuat masyarakat malah tidak berpartisipasi terhadap pelaksanaan vaksinasi," jelasnya.

Sebelumnya Ketua Komite Penang

anan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC-PEN), Airlangga Hartarto menjelaskan bahwa vaksinasi yang akan dijalankan oleh dunia usaha itu, karyawannya akan diberikan secara gratis.

"Karena itu akan mengatur pembelian oleh sektor-sektor industri tertentu dan itu akan diberikan kepada karyawan secara gratis," katanya dikutip dari saluran YouTube Sekretariat Presiden, Kamis (21/1/2021).

(zlf/zlf)