Soal SPAM Jatiluhur, Basuki: Bukti Infrastruktur Tak Melulu Dibiayai APBN

Hendra Kusuma - detikFinance
Jumat, 19 Feb 2021 15:48 WIB
Basuki Hadimuljono merapat ke Istana (Andhika Prasetia/detikcom)
Foto: Menteri PUPR Basuki Hadimuljono/(Andhika Prasetia/detikcom)
Jakarta -

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengungkapkan pembangunan proyek SPAM Regional Jatiluhur I menjadi bukti bahwa pembangunan infrastruktur tidak melulu dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Proyek SPAM Regional Jatiluhur I ini direalisasikan melalui skema KPBU. Di mana badan usaha pelaksananya adalah PT Wika Tirta Jaya Jatiluhur yang dibentuk dari konsorsium PT Jaya Konstruksi Manggala Pratama Tbk, PT Wijaya Karya Tbk, PT Tirta Gemah Ripah.

"Ini membuktikan pembangunan infrastruktur tidak melulu dibiayai APBN," kata Basuki dalam acara penandatanganan perjanjian KPBU SPAM Regional Jatilhur I secara virtual, Jumat (19/2/2021).

SPAM Regional Jatiluhur I akan dibangun pada Agustus 2021, proses konstruksi dilakukan selama 2,5 tahun dengan begitu akan beroperasi pada Februari 2024. Proyek yang nilai investasinya Rp 1,7 triliun ini akan dioperasikan selama 30 tahun.

Proyek SPAM Regional Jatiluhur I ini akan memproduksi air minum curah sebanyak 4.750 liter per detik (lpd). Nantinya air ini didistribusikan ke empat wilayah yaitu DKI Jakarta sebanyak 4.000 lpd, Kota Bekasi sebanyak 300 lpd, Kabupaten Bekasi sebanyak 100 lpd, dan Kabupaten Karawang sebanyak 350 lpd.

Menurut Basuki, sumbangsih SPAM Regional Jatiluhur I terhadap kebutuhan air minum di DKI Jakarta masih jauh dari kurang.

"Ini masih sangat kurang bagi Jakarta. Namun ini ada sumbangan yang tidak sedikit untuk melayani warga Jakarta tentang air bersih dan juga melalui perpipaan dari Bekasi di Sentra Timur. Ini menjamin kualitas air yang lebih baik," ungkap Basuki.

Pada kesempatan yang sama, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan skema KPBU pada proyek SPAM Regional Jatiluhur I ini merupakan skema yang tidak lagi menggunakan APBN.

"Ini cara kreatif financing dan kita berharap skema ini menjadi alternatif, solusi dari kebutuhan mendasar mengenai infrastruktur pada saat APBN kita mengalami kendala," kata Sri Mulyani.

(hek/ara)

Tag Terpopuler