Bicara Penanganan Banjir DKI, Ahok Singgung Rusun hingga DP 0%

Herianto Batubara - detikFinance
Sabtu, 20 Feb 2021 21:51 WIB
Mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok meluncurkan buku Panggil Saya BTP di Gedung Tempo, Palmerah, Jakarta Selatan, Senin (17/2/2020).
Foto: Rifkianto Nugroho
Jakarta -

Nama Basuki Tjahaja Purnama jadi perbincangan hangat jagat media sosial di tengah banjir yang melanda Jakarta. Netizen membahas penanganan banjir di ibu kota saat ini, dibandingkan dengan era pria yang akrab disapa Ahok itu menjadi Gubernur DKI Jakarta.

Apa penilaian Ahok soal penanganan banjir di DKI Jakarta?

Menurut Ahok perlu gerak cepat untuk mengatasi banjir. Dari pemerintah pusat misalnya melalui Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane (BBWSCC) Kementerian PUPR, mesti segera menyelesaikan normalisasi sungai. Sementara Pemprov DKI juga mesti membenahi daerah aliran sungai (DAS).

"Normalisasi daerah aliran sungai (DAS). Kalau mau dikembalikan ke bentuk semula DAS (tempat jalan air yang maksimal) semua bangunan yag terpaksa di daerah DAS kena bongkar," kata Ahok saat dihubungi, Sabtu (20/2/2021).

Dia mengaku, saat menjabat Gubernur DKI Jakarta tak segan membongkar bangunan yang melanggar aturan DAS. Contohnya ruko-ruko di kawasan Jatinegara, Jakarta Timur, maupun rumah warga.

Yang jelas, menurut Ahok, jika Pemda DKI Jakarta mau menertibkan DAS, maka harus ada solusi bagi warga yang terdampak. Misalnya menyediakan rumah susun (rusun) dengan harga yang terjangkau.

Selain itu status rusun tersebut juga hak milik. Menurutnya, warga yang terdampak penertiban DAS jangan diarahkan untuk program rumah DP 0%, karena belum tentu gajinya cukup.

"Sediakan saja yang banyak rumah susun yang terjangkau. Milik seumur hidup hak tinggal dan bayarnya murah. Disuruh beli rakyat gaji UMP apalagi gaji nggak menentu mana sanggup beli rumah 0 persen? Banyak perumahan lagi sepi jualan bunga 0 persen. Jangankan DP 0 persen, kalau gaji UMP mana bisa cicil pokoknya," ujar Komisaris Utama Pertamina itu.

Ahok berharap program-program yang sudah dirancang untuk mengatasi banjir di ibu kota bisa dilaksanakan. Jika tidak, pertanyaaan yang sama soal bagaimana cara mengatasi banjir Jakarta akan berulang di tahun mendatang dan tahun-tahun berikutnya.

"Nanti tahu 2022 akan nanya yang sama lagi jika program atasi banjir tidak dilaksanakan. Penggalian lumpur yang program Bank Dunia itu harus dikerjakan agar volume tampungan air lebih besar. Sebagian tanah di jakarta bisa dibuat sumur resapan, tetapi sebagian besar tidak bisa karena air laut sudah masuk dan jenis lapisannya beda. Tanya saja sama ahli geologi tentang tanah di Jakarta," jelas Ahok.

(hns/hns)