.webp)
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengungkapkan kebijakan refocusing anggaran pemerintah bisa membuat pembangunan infrastruktur terhambat. Tak terkecuali proyek strategis nasional (PSN).
Meski begitu dia mengatakan pemerintah akan berupaya mencari sumber pendanaan lainnya. Salah satunya investasi dari pihak swasta melalui skema KPBU alias kerja sama pemerintah dengan badan usaha.
"Bapak ibu, dengan adanya kebijakan refocusing akan berdampak pada perencanaan dan pengembangan infrastruktur, salah satunya adalah tertundanya kegiatan proyek strategis nasional (PSN). Tapi kami tidak tinggal diam, kami berusaha mengembangkan KPBU, yaitu kerja sama pemerintah dan swasta," ujar Budi Karya saat melakukan rapat kerja bersama Komisi V DPR RI, Selasa (16/3/2021).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Salah satu cara untuk menarik investasi dari pihak swasta adalah dengan adanya pembentukan lembaga pengelola investasi atau sovereign wealth fund (SWF). Menurutnya lembaga yang bernama Indonesia Investment Authority alias INA ini akan insentif menjaring investasi dari berbagai pihak.
Investasi-investasi tersebut dinilai Budi Karya bisa membantu Kementerian Perhubungan mendapatkan kelonggaran pada pembiayaan proyek-proyek, tak terkecuali PSN.
"Ada lembaga baru SWF atau INA, yaitu lembaga yang memediasi investor luar dan usaha investasi nasional secara intensif kita lakukan, agar Kemenhub mendapatkan ruang fiskal tambahan dari swasta nasional dan asing, ini sedang kita proses," ujar Budi Karya.
Pemerintah memutuskan untuk melakukan pemangkasan anggaran kementerian dan lembaga dalam rangka refocusing anggaran untuk menangani pandemi COVID-19. Total anggaran Kemenhub yang dipangkas tahun ini mencapai Rp 12,4 triliun.
Anggaran yang ditetapkan awalnya sebesar Rp 45,6 triliun untuk kegiatan Kemenhub di tahun 2021. Namun usai refocusing menjadi Rp 33,2 triliun.
Berlanjut ke halaman berikutnya.
