UU Jalan Bakal Jadi Senjata Lawan Mafia Tanah di Proyek Infrastruktur?

Soraya Novika - detikFinance
Selasa, 25 Mei 2021 18:10 WIB
Pembangunan Jalan Tol Cibitung-Cilincing (JTCC) terus berlangsung. Proyek jalan tol tersebut pun ditargetkan dapat beroperasi pada 2021 mendatang.
Foto: Pradita Utama
Jakarta -

Komisi V DPR RI bersama Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono bersama Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar kembali menggelar rapat rencana Undang-Undang (UU) atas perubahan UU Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan mulai Selasa (25/5/2021). Sebelumnya, pihak pemerintah telah menyerahkan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU tersebut.

Pemerintah mengajukan draf revisi UU tentang Jalan, terdiri dari 13 bab dan 85 pasal. Kali ini giliran DPR yang menyampaikan pandangannya terkait DIM yang disampaikan pemerintah.

Beberapa anggota DPR kemudian mendorong agar pemerintah menaruh perhatian lebih pada masalah ganti rugi lahan kepada masyarakat. Sebab sering sekali sebuah proyek jalan terkendala karena hal tersebut.

Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Syahrul Aidi Maazat mengungkapkan ada saja mafia yang bermain di setiap proyek jalan tol akhirnya merugikan masyarakat. Di Riau contohnya banyak ada kasus yang membuat masyarakat tidak bisa menerima ganti rugi lahan karena ketidaktahuannya.

Menurut kesaksian Syahrul, di Riau itu ada mafia yang bermain saat wilayah sekitar proyek tol akan melakukan penetapan RT/RW. Kebun-kebun perusahaan di sana dikeluarkan dari status hutan produksi konservasi (HPK) dijadikan Hak Pengelolaan (HPL). Untuk mengganti itu, dicaploklah lahan masyarakat yang tadinya HPL menjadi HPK.

"Di tahun 2018, status lahan masyarakat menjadi HPK dan masyarakat tidak tahu, masyarakat sudah punya surat, ada yang sertifikat, ada yang SKGN, surat camat. Masalahnya adalah ketika ada ganti rugi lahan untuk tol ini dengan statusnya sebagai HPK masyarakat tidak mendapatkan ganti rugi.

RUU tentang jalan ini diharapkan bisa melindungi masyarakat karena ketidaktahuannya tersebut

"Tolong pendekatan ini jangan hanya pendekatan hukum saja," katanya.

Hal serupa disampaikan oleh Anggota Komisi V DPR RI Partai PKS Sigit Sosiantomo. Permasalahan soal lahan ini perlu menjadi perhatian khusus. Sigit menyinggung soal proyek pembangunan sirkuit Mandalika, Lombok, Nusa Tenggara Barat yang mendapat kecaman dari Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB).

Dewan HAM PBB mengklaim telah terjadi pelanggaran HAM terhadap masyarakat adat di sekitar lahan pembangunan sirkuit. Menurut sumber PBB, petani dan nelayan dari penduduk asli Sasak menjadi sasaran intimidasi dan ancaman untuk merebut tanah mereka.

"Ini persoalan agraria, persoalan pengadaan tanah untuk kepentingan umum," katanya.

Untuk itu, Sigit ingin pada perumusan lebih lanjut terkait RUU jalan tersebut agar dipertimbangkan juga hal-hal seperti ini. Tujuannya agar tidak ada lagi masyarakat yang dirugikan saat ada pembebesan lahan untuk membangun sebuah proyek apalagi proyek strategis.

"Saya ingin dipertajam substansi-substansi (RUU) yang ada terkait dengan pengadaan tanah," tegasnya.

Tonton juga Video: Akal Bulus Mafia Tanah Rebut Sertifikat

[Gambas:Video 20detik]



(dna/dna)