.webp)
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) KKP dan Kementerian Perhubungan menyepakati Nota Kesepahaman (MoU) terkait pengembangan Pelabuhan Ambon Baru. Kerja sama tersebut untuk mendukung pembentukan Maluku sebagai lumbung ikan nasional.
MoU tersebut menjadi landasan kerja sama bagi KKP dan Kemenhub dalam memberikan dukungan pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan PJPK untuk pembangunan pelabuhan laut dan pelabuhan ikan terintegrasi, infrastruktur pendukung, serta dukungan teknis dan nonteknis lainnya di Provinsi Maluku (Pelabuhan Ambon Baru).
Penandatangan MoU dilakukan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono dan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi di Jakarta.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Ini adalah bentuk sinergi yang luar biasa antara Kemenhub dan KKP. Beliau (Menteri Budi Karya) memikirkan bagaimana bisa membangun konektivitas antara kedua belah pihak, yaitu KKP dan Kemenhub," ungkap Trenggono dikutip dalam keterangan tertulis, Senin (28/6/2021).
Trenggono menyatakan pihaknya akan bekerja maksimal mewujudkan pembangunan program Maluku Lumbung Ikan Nasional (M-LIN). Ia meyakini adanya ekosistem ekonomi perikanan dari hulu ke hilir di dalamnya dapat menggerakkan perekonomian masyarakat di Maluku.
Dalam MoU tersebut, KKP berperan mewujudkan tatanan Kepelabuhan Perikanan Nasional yang andal dan berkemampuan tinggi, menjamin efisiensi, dan mempunyai daya saing global untuk menunjang pembangunan perikanan di Indonesia. Sedangkan Kemenhub mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang transportasi, termasuk mewujudkan Tatanan Kepelabuhan Nasional yang andal dan berkemampuan tinggi, menjamin efisiensi, dan mempunyai daya saing global untuk menunjang pembangunan Pelabuhan Laut di Indonesia.
"Pada prinsipnya KKP yang tugasnya menjaga sektor kelautan dan perikanan nasional. Ini adalah bagian turunan dari program UU Cipta Kerja untuk menciptakan lapangan kerja dan menumbuhkan ekonomi di wilayah Timur," pungkas Menteri Trenggono.
Dengan adanya MoU ini, KKP maupun Kemenhub juga sepakat mengembangkan Pelabuhan Laut dan Pelabuhan Perikanan milik masing-masing di Provinsi Maluku, menjadi Pelabuhan Ambon Baru yang mengusung konsep pelabuhan terintegrasi serta memiliki fungsi pelayanan antara lain untuk terminal peti kemas internasional dan domestik, terminal roro, pelabuhan perikanan (tempat pelelangan ikan dan/atau tempat pengolahan ikan), pasar ikan bertaraf internasional, kawasan industri logistik, terminal LNG dan/atau power plant.
Sementara itu, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyambut baik adanya perjanjian antara KKP dan Kementerian Perhubungan ini. Dia menyebut pihaknya siap untuk bergerak bersama dalam mewujudkan pembangunan ekosistem ini.
"Satu kebahagiaan bagi saya dan kami bisa berkunjung dan bisa menanda tangani MoU ini. Ini merupakan amanah Presiden untuk menjadikan Ambon menjadi sentra perikanan di wilayah Maluku, Papua dan sekitarnya," ungkap Budi Karya.
Budi Karya menyampaikan ground breaking rencananya dilakukan pada bulan November mendatang dan ditargetkan akan selesai pada akhir 2023. Pembangunan pelabuhan ini diharapkan akan membuat Ambon menjadi sentra kegiatan perikanan wilayah timur Indonesia.
"Ini menjadi sentra dan mendapatkan devisa yang jauh lebih besar. Semoga kerja sama ini bisa memberikan satu manfaat yang besar bagi bangsa," jelas Budi Karya.
(prf/hns)
