.webp)
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan di tahun 2022 pemerintah menyiapkan peningkatan sejumlah program pemberdayaan masyarakat. Hal itu melalui penyediaan infrastruktur pelayanan dasar bagi masyarakat seperti perumahan, air minum, air bersih, dan sanitasi.
"Berdasarkan kajian Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, pengentasan kemiskinan tidak hanya bisa dilakukan dengan bantuan sosial (bansos), jadi ada dua program untuk pengentasan kemiskinan yakni subsidi dan pemberdayaan," kata Menteri Basuki dalam Rapat Kerja bersama Komisi V DPR RI, Kamis (26/8/2021).
Dia mengatakan, subsidi tersebut berkaitan dengan bansos. Sedangkan pemberdayaan berkaitan dengan penyediaan prasarana dasar seperti perumahan, air minum, air bersih, dan sanitasi.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Dan itu yang ditugaskan kepada Kementerian PUPR," ujarnya.
Lebih lanjut, berdasarkan hasil rapat di bawah pimpinan Wakil Presiden Ma'ruf Amin, ke depannya pembangunan perumahan harus dilakukan dengan pendekatan kawasan yang mengintegrasikan penyediaan perumahan dengan prasarana dan sarana permukiman untuk pengentasan kemiskinan ekstrem dan penurunan stunting atau gangguan pertumbuhan pada anak balita.
Hal tersebut dinyatakan Basuki, sesuai dengan kebijakan program tahun 2022 dengan tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) yakni pemulihan ekonomi dan reformasi struktural dengan 7 prioritas nasional, diantaranya meneruskan pembangunan infrastruktur terutama untuk infrastruktur pelayanan dasar bagi masyarakat.
"Untuk itu kami mohon dukungan kepada anggota Komisi V DPR RI dalam menyampaikan aspirasinya agar lebih difokuskan di satu kawasan, agar hasilnya maksimal. Di satu kawasan itu nanti ada program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), Sanitasi Berbasis Masyarakat (Sanimas), dan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS)," jelasnya.
Kemudian, pihaknya bekerja sama dengan Kementerian Sosial, Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi, dan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) yang ditugaskan menurunkan stunting.
Dia menambahkan, Pagu Anggaran TA 2022 Kementerian PUPR sesuai dengan Surat Bersama Menteri Keuangan dan Menteri PPN/Kepala Bappenas No. S-634/MK.02/2021 dan No. 516/M.PPM/D.8/KU.01.01/07/2021 tanggal 23 Juli 2021 sebesar Rp 100,59 triliun.
Dari total pagu anggaran tersebut di antaranya dialokasikan untuk perumahan sebesar Rp 5 triliun dan Rp 28,2 triliun untuk perumahan bersubsidi.
"Kementerian PUPR juga melaksanakan program pembiayaan perumahan untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) sebesar Rp 28,2 triliun terdiri dari Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dengan anggaran Rp 23 triliun, Subsidi Selisih Bunga (SSB) Rp 4,39 triliun, dan Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM) Rp 0,81 triliun," jelasnya.
Pemberdayaan masyarakat juga terus dilanjutkan melalui Program Padat Karya Tunai (cash for work) yang melibatkan masyarakat setempat sebagai pelaku pembangunan, khususnya infrastruktur berskala kecil atau pekerjaan sederhana yang tidak membutuhkan teknologi untuk mempertahankan daya beli masyarakat dan mengurangi angka pengangguran.
"Pelaksanaan Padat Karya Tunai di tahun 2022 dilakukan secara pemberdayaan masyarakat, swakelola, dan kontraktual dengan perkiraan penyerapan tenaga kerja lebih dari 665 ribu orang dengan total pagu anggaran sebesar Rp 13,64 triliun. Sebisa mungkin pada tahun-tahun berikutnya program padat karya akan kami pastikan tidak terdampak refocusing jika masih ada refocusing," tandasnya.
(ara/ara)
