.webp)
Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Diana Kusumastuti mengungkapkan, perkembangan terkini mengenai pembangunan pasca bencana yang terjadi di Sulawesi Barat, Kalimantan Selatan, NTT dan NTB.
Namun dalam pelaksanaannya, Kementerian PUPR mengalami kekurangan anggaran. Hal itu diungkapkan saat rapat dengar pendapat dengan Komisi V DPR RI.
"Untuk penanganan pasca bencana ini Sulawesi Barat, NTT, NTB dan Kalimantan Selatan kita memerlukan anggaran Rp 678,2 miliar. Nah namun sampai dengan saat ini kami baru memiliki anggaran Rp 338,6 miliar. Kita lakukan dengan Perka PL 16 hingga pelaksanaan ini bisa berjalan," kata Diana dalam RDP, Selasa (31/8/2021).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dia mengatakan, untuk progres pembangunan di Sulawesi Barat (bencana Mamuju dan Majene) sudah mencapai 79%, NTT 44,3%, NTB 25,4% dan Kalimantan Selatan sebesar 50%.
Adapun kegiatan pembangunan di Sulbar meliputi rehabilitasi RSUD regional lama untuk PMI pasca gempa Mamuju-Majene, rekonstruksi rusun Hasanuddin Korem, dan rehabilitasi sarana prasarana sekolah dan madrasah terdampak bencana gempa. Total anggaran rehabilitasi di Sulbar mencapai Rp 164 miliar dan yang belum dialokasikan Rp 371 miliar.
"Sulawesi Barat ini 247, yang kita tangani 96 sedangkan pihak lain 151. Dan saat ini 96 bangunan gedung tadi sudah kita kerjakan dan mudah-mudahan bisa segera menyelesaikan," ujarnya.
Sementara itu, di NTT progres pembangunan sudah mencapai 44,28% dengan kegiatan pembangunan optimalisasi SPAM, 22 kawasan relokasi, 324 bangunan, 28 bangunan pendidikan termasuk infrastruktur air minum, permukiman dan 3 PTN di Kota Kupang. Anggaran yang sudah dialokasikan sebesar Rp 163 miliar.
Di NTB, progres penanganan pasca bencana baru mencapai 25,4% dengan anggaran yang sudah dialokasikan sebesar Rp 8 miliar. Terakhir untuk di Kalimantan Selatan sudah mencapai 50% dengan pembangunan optimalisasi SPAM Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan perbaikan permukiman.
(ara/ara)
