.webp)
Direktorat Jenderal (Ditjen) Cipta Karya, Ditjen Perumahan, dan Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) memaparkan capaian APBN 2021 dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi V DPR RI, Selasa (31/8/2021).
Sama seperti kementerian/lembaga lain, anggaran tersebut telah melalui refocusing sebanyak empat kali. Berikut ringkasannya:
1. Ditjen Cipta Karya
Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR, Diana Kusumastuti mengatakan pagu awal yang disediakan Rp 26,51 triliun. Namun setelah mengalami refocusing, pagu akhir menjadi Rp 26,31 triliun.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sementara itu, realisasi anggaran Ditjen Cipta Karya hingga 31 Agustus sudah mencapai 52,07% dan progres fisik sebesar 49,74%.
"Nah sampai dengan saat ini progres realisasi pagu anggaran tanggal 29 Agustus 51,59% tapi saya lihat di 31 Agustus Ditjen Cipta Karya sudah 52,07% untuk keuangan dan fisiknya 49,74%. Dan kalau kita lihat realisasi keuangan program padat karya sudah sebesar Rp 4,07 triliun atau 77,06% dari total Rp 5,29 triliun dan fisiknya 56,16% serta serapan kerja 332.095 orang atau 146,52% dengan target 219.821," kata Diana.
2. Ditjen Perumahan
Direktur Jenderal Perumahan, Khalawi mengatakan pagu awal Ditjen Perumahan pada TA 2021 sebesar Rp 8,09 triliun lalu mengalami penyesuaian pagu untuk mendukung penanganan pandemi COVID-19 secara nasional. Akan tetapi penyesuaian pagu juga dilakukan dengan adanya tambahan BA 999 sebesar Rp 600 miliar (PEN) serta percepatan PHLN sebesar Rp 1,5 triliun sehingga total pagu akhir Rp 9,02 triliun.
Dia mengatakan, realisasi pagu anggaran per 30 Agustus adalah Rp 4,29 triliun atau 47,58% dari total anggaran dengan progres fisik sebesar 45,73%. Angka tersebut masih dinilai tertinggal dari Ditjen Cipta Karya.
"Ini karena ada tambahan anggaran lagi jadi pembaginya lebih besar tadinya cuman Rp 7,6 triliun menjadi Rp 9 triliun. Jadi tadinya juara sekarang turun ya Pak di bawah Cipta Karya. Sebentar lagi pak kalau cepat bisa naik lagi progresnya," kata Khalawi.
Sementara itu, realisasi keuangan program padat karya sebesar Rp 2,16 triliun atau 48,90% dari total Rp 4,42 triliun serta progres serapan tenaga kerja 160.789 orang (41,39%) dari total target serapan 388 ribu.
3. Ditjen Pembiayaan Infrastruktur
Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur, Herry Trisaputra Zuna mengatakan pagu sebesar Rp 323 miliar dengan progres 38,73%. Herry mengatakan, progres tersebut lebih besar dari tahun lalu di periode yang sama.
"Progresnya sendiri cukup meningkat kalau dibandingkan tahun yang lalu walaupun memang perlu dilakukan upaya menerus sehingga progresnya bisa lebih besar lagi," kata Herry.
Sementara itu, untuk realisasi anggaran hingga 27 Agustus, DJPI sudah melakukan belanja sebesar Rp 125 miliar dengan progres fisik 39,51%.
Lebih lanjut, target yang digunakan di tahun 2021 ada dua komponen utama yaitu mendukung kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU) di mana ada 14 proyek dalam OBC, 23 proyek dalam studi kelayakan dan 3 proyek dalam proses transaksi.
Selain itu, DJPI juga memberikan layanan bantuan pembayaran perumahan. Diantaranya yaitu FLPP (Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan) sebanyak 157.500 unit, 859 ribu unit untuk subsidi selisih bunga, kemudian subsidi bunga uang muka sebanyak 157.500 unit, lalu bantuan pembiayaan perumahan berbasis perumahan sebanyak 1000 unit dan BP Tapera sebanyak 51 ribu.
"Ini (subsidi bunga uang muka) merupakan partner yang FLPP. Jadi setiap penerima FLPP memperoleh bantuan uang muka sebesar Rp 4 juta. BP Tapera tahun ini tentunya terdiri dari kepemilikan rumah, pembangunan dan renovasi," jelasnya.
(ara/ara)
