Tambal Bengkak Biaya Kereta Cepat JKT-BDG, KAI 'Disuntik' Rp 4,1 T

Tambal Bengkak Biaya Kereta Cepat JKT-BDG, KAI 'Disuntik' Rp 4,1 T

Herdi Alif Al Hikam - detikFinance
Rabu, 01 Sep 2021 15:35 WIB
Ini adalah render desain stasiun kereta cepat Jakarta-Bandung
Ilustrasi/Foto: Dok. KCIC
Jakarta -

Tahun depan, PT KAI (Persero) dapat suntikan dana melalui penyertaan modal negara (PMN) sebesar Rp 4,1 triliun. KAI akan menggunakan suntikan dana ini untuk menambal pembengkakan anggaran dari proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung.

Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko KAI Salusra Wijaya menyatakan hitung-hitungan terakhir pihaknya, ada pembengkakan sebesar US$ 1,9 miliar atau sekitar Rp 26,9 triliun (kurs terkini Rp 14.200) pada proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung.

Nantinya, PMN sebesar Rp 4,1 triliun akan membayar porsi pembiayaan proyek yang dilakukan oleh pihak Indonesia.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Kenapa kita ngomongin Rp 4,1 triliun? Padahal kalau US$ 1,9 miliar dikalikan Rp 15 ribu sebagai kurs aja sudah Rp 30 triliun kan, Rp 4,1 t ini adalah satu porsi ownership kita di proyek ini," ungkap Salusra dalam rapat kerja bersama Komisi VI DPR, Rabu (1/9/2021).

Rinciannya begini, proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung digarap oleh perusahaan patungan Indonesia-China, yaitu Konsorsium Kereta Cepat Indonesia China (PT KCIC). Nah, PT KCIC terdiri dari 60% perusahaan gabungan BUMN dalam PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI), PT KAI masuk ke dalam PSBI. Lalu 40% sisa saham KCIC sisanya milik perusahaan patungan China, Beijing Yawan.

ADVERTISEMENT

Berdasarkan perjanjian pembiayaan, proyek ini dibiayai 75%-nya dengan pinjaman dari China Development Bank (CDB). Sementara, 25%-nya dari ekuitas atau modal PT KCIC.

Bila dibongkar lagi, modal PT KCIC yang dibutuhkan didapatkan 60%-nya dari perusahaan patungan Indonesia. Nah, angka Rp 4,1 triliun merupakan jumlah 60% modal PT KCIC pada pembengkakan biaya proyek yang mencapai US$ 1,9 miliar.

"Dalam ekuitas 25% tadi, kita kan 60%, maka kita dapatkan adalah angka Rp 4,1 triliun ini. Ini 60% dari 25% dari US$1,9 miliar dikali kurs," ungkap Salusra.

Lihat video 'Penampakan Pembangunan Jembatan Tertinggi Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung':

[Gambas:Video 20detik]



Tapi masalah belum berhenti sampai situ, Salusra menyatakan modal awal dari PSBI untuk KCIC ternyata belum disetorkan. Bila ditotal, masih ada Rp 4,3 triliun dana awal untuk disetorkan, kalau tidak maka proyek ini akan disebut mangkrak.

Konsekuensinya, CDB tidak akan membantu pembiayaan bila biaya proyek membengkak dari modal awal. Sementara itu, deadline penyetoran modal awal adalah tanggal 30 Desember 2020 lalu.

"Kira-kira totalnya Rp 4,3 triliun belum kita lakukan pembayaran untuk equity awal, sehingga by law sebetulnya per 30 Desember 2020 sudah bisa dikatakan default karena itu perjanjian pemenuhan modal dasar," ungkap Salusra.

Saat ini, Salusra sendiri mengatakan pihak PSBI sudah melayangkan surat setoran penundaan modal dasar. Namun, belum ada jawaban dari pihak China.

Salusra mengatakan bantuan pemerintah sangat dibutuhkan pihaknya saat ini untuk membantu pembayaran investasi yang dilakukan. Maka dari itu, proses bisnis proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung harus diubah dan tidak lagi dinyatakan sebagai proyek business to business agar pemerintah bisa masuk untuk membantu.

"Penugasan kita awalnya ini b-to-b belum memasukkan pemerintah. Maka kita minta direvisi Perpres-nya agar pemerintah bisa masuk sini. Besarnya investasi ini, bantuan pemerintah memang harus dilakukan karena dari size ini sangat besar," papar Salusra.


Hide Ads