Penataan kawasan Manggarai sedang fokus dilakukan pemerintah, khususnya pada bagian stasiun keretanya. Paling anyar Stasiun Manggarai punya wajah baru dengan adanya satu bangunan stasiun dan juga jalan layang baru.
Kepala Humas Ditjen Perkeretaapian Kementerian Perhubungan Supandi mengungkapkan salah satu kendala yang dihadapi dalam mengelola kawasan Stasiun Manggarai adalah kendala sosial. Salah satunya dalam melakukan penertiban pada kawasan kumuh di sekitaran stasiun.
Dia mengatakan sebetulnya, lahan di sekitar Stasiun Manggarai masih merupakan milik negara. Bahkan luasnya cukup mencengangkan, 25 hektare (ha).
"Bicara Manggarai kita temui juga ada kendala sosial, dari sisi sosial bagaimana menertibkan dan membebaskan area di sisi Manggarai. Di sana itu sebenarnya ada 25 hektare tanah milik negara," ungkap Supandi dalam bincang-bincang live di Instagram @ditjenperkeretaapian, Jumat (1/10/2021).
Dia mengatakan sampai sekarang bila ada pengembangan kawasan di sekitar Manggarai, pembebasan lahan harus dilakukan. Setiap mau membangun penertiban di lahan yang diklaim milik pemerintah ini harus dilakukan dari pemukiman milik masyarakat sekitar.
Bahkan menurut Supandi banyak juga dari bangunan yang ada di sekitar Manggarai sudah ditempati dan dibangun menjadi pemukiman sejak puluhan tahun.
"Kita harus bebaskan, tapi memang belum semuanya dibebaskan. Kita makanya kalau mau ada pembangunan harus melakukan penertiban. Kita harus ganti bangunan yang sudah ada puluhan tahun di situ, kita ganti rugi meskipun itu bukan tanah masyarakat," kata Supandi.
Supandi mengatakan rencana besar pengembangan kawasan memang akan dilakukan di Manggarai dengan titik pusat di stasiunnya. Dia bilang di sekitar stasiun juga akan ditata menjadi daerah komersial.
"Daerah Manggarai akan ditata sedemikian rupa. Sebagian dijadikan area komersial. Kami dari kereta api mulai ya untuk menata lingkungan di sisi barat dibersihkan. Di timur sama Pemprov," ujar Supandi.
