Dihubungi terpisah Ekonom Center of Reform of Economics (CORE), Yusuf Rendi Manilet menilai masuknya pembiayaan kereta cepat akan menambah besar government contingent liabilities pada APBN. Tahun ini, disebutkan bahwa risiko dana untuk infrastruktur dikategorikan sangat mungkin terjadi.
"Proyek yang dibangun oleh BUMN bersifat feasible secara ekonomi, tetapi secara komersial tidak sepenuhnya viable, perubahan regulasi termasuk penentuan tarif yang tidak sesuai dengan rencana pengembalian investasi,, dan lain-lainnya," katanya.
Menurutnya, masuknya proyek kereta cepat ke APBN merupakan keputusan terbatas mengingat proyek ini sudah berjalan. Meski demikian, hal itu disebutnya akan berisiko untuk jangka menengah dan jangka panjang.
"Jika berbicara di awal proyek sebenarnya pemerintah bisa mendorong KPBU dengan swasta, hanya saja kan masalahnya proyek ini sudah jalan, jadinya pilihan agak terbatas. Pilihannya mungkin ditunda sementara sampai pihak konsorsium bisa mencari alternatif pembiayaan," tutupnya.
(upl/upl)
