Biaya Kereta Cepat Garapan China Bengkak, Lebih Mahal dari Tawaran Jepang?

Sylke Febrina Laucereno - detikFinance
Sabtu, 16 Okt 2021 17:00 WIB
Kereta Cepat Jakarta-Bandung
Foto: Dok. KCIC

Menanggapi hal tersebut Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Kartika Wirjoatmodjo mengatakan, memang dulunya proyek pembangunan kereta cepat ini ada dua dari China dan Jepang. Saat itu Jepang meminta full guarantee atau jaminan penuh dari pemerintah, Jepang juga saat itu tidak mau melakukan transfer teknologi.

"Kalau Jepang ada full guarantee, China tidak butuh. Memang dulu kita terlalu agresif, dan memutuskan tidak bisa pakai APBN, jadi b-to-b," ujar dia kepada detikcom, Sabtu (16/10/2021).

Tiko menyebutkan, baik China maupun Jepang saat ini pasti ada pengaruh geopolitis dan plus minus dari kedua negara. Dia menambahkan, untuk menghadapi pembengkakan biaya ini pemerintah berupaya membantu dengan APBN, tapi memberikan ke PMN ke WIKA dan KAI karena memang kedua BUMN ini terdampak pandemi.

"Kita tidak langsung kasih dana ke proyek, tapi kita ke KAI dan WIKA untuk memenuhi modal ke depan. Dengan China transfer teknologi tetap jalan seperti pelatihan masinis sampai yang lain-lain sesuai dengan permintaan kita," jelas dia. Tiko mengaku optimis jika proyek bisa selesai sesuai dengan target pada kuartal I 2021.

Ekonom Senior Universitas Indonesia (UI) Faisal Basri menyebut proyek kereta cepat Jakarta-Bandung tidak akan balik modal. Hal itu ia katakan dalam dialog bertajuk COVID-19 dan Ancaman Kebangkrutan Dunia Usaha, Rabu (13/10) lalu.

"Sebentar lagi rakyat membayar kereta cepat. Barangkali nanti tiketnya Rp 400 ribu sekali jalan. Diperkirakan sampai kiamat pun tidak balik modal," kata Faisal, dikutip Sabtu (16/10/2021).

Selain itu, proyek kereta cepat Jakarta-Bandung juga dinilainya sebagai proyek mubazir. Tak hanya kereta cepat, dari paparan Faisal, dia menunjukkan Bandara Kertajati, Pelabuhan Kuala Tanjung, dan LRT Palembang juga termasuk.

"Ini proyek mubazir, nggak karu-karuan, kereta cepat sebentar lagi mau disuntik pakai APBN, Bandara Kertajati lebih baik jadi gudang ternak aja. Pelabuhan Kuala Tanjung dibangun dekat Belawan, kemudian LRT Palembang. Kesimpulannya kesalahan pucuk pimpinan," tuturnya.


(kil/eds)