Mohon Maaf, Stasiun Kereta Cepat Walini Batal Dibangun

Angga Aliya ZRF - detikFinance
Senin, 18 Okt 2021 15:03 WIB
Pemerintah China serius mengembangkan jaringan kereta cepat (High Speed Train/HST) rute Jakarta-Bandung. Kini, China tengah bersaing ketat dengan Jepang untuk dipilih sebagai pengembang kereta cepat. Keseriusan China membangun HST, ditunjukkan dengan menampilkan berbagai desain hingga miniatur keret cepat di Senayan City. Rachman Haryanto/detikcom.
Foto: Rachman Haryanto
Jakarta -

Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung masih berjalan. Jumlah stasiun yang dibangun menjadi hanya empat dari rencana awal lima.

PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) memangkas jumlah stasiun terkait efisiensi biaya. Stasiun yang batal dibangun adalah Stasiun Walini.

Sehingga total stasiun yang akan dibangun menjadi empat, yaitu Stasiun Halim, Stasiun Karawang, Stasiun Padalarang, dan Tegalluar.

"Stasiun Walini ini dihapus sementara dari rencana supaya biaya pembangunan nggak tambah bengkak," kata Direktur Utama (Dirut) KCIC Dwiyana Slamet Riyadi ketika berkunjung ke Transmedia, Jakarta, Senin (18/10/2021).

Namun, kata pria yang akrab disapa Edo ini, tidak menutup kemungkinan Stasiun Walini akan dibangun setelah proyek kereta tersebut rampung. Apalagi, tambah dia, ada beberapa pengembang yang sudah mendekati KCIC untuk bekerja sama di lokasi yang sama.

"Ada beberapa developer (pengembang) yang deketin kita, bahkan ada yang berani buat bayarin pembangunan stasiunnya. Jadi nanti ada kemungkinan bakal bisa dibangun," ujarnya.

Seperti diketahui, proyek pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Bandung menjadi sorotan setelah adanya pembengkakan biaya di kisaran US$ 1,3 miliar hingga US$ 1,6 miliar atau sekitar Rp 18,4 triliun - Rp 22,7 triliun (asumsi kurs Rp 14.200).

Sebelumnya biaya pembangunan dipatok US$ 6 miliar atau sekitar Rp 85,2 triliun. Tapi saat ini biaya pembangunan sudah menyentuh US$ 7,97 miliar atau sebesar Rp 113,1 triliun.

Proyek yang diprediksi rampung Desember 2022 itu awalnya tidak akan melibatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (ABPB) dan murni menggunakan dana korporasi dalam hal ini Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Seiring biaya proyek yang bengkak, pemerintah pun akhirnya turun tangan. Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberi tugas baru Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan untuk memimpin Komite Kereta Cepat Jakarta-Bandung.

Hal itu dituangkan dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 93 Tahun 2021 tentang Percepatan Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Kereta Cepat Antara Jakarta dan Bandung.



Simak Video "Kereta Cepat JKT-BDG Kini Dibiayai APBN, PKS: Belum Tentu Manfaat"
[Gambas:Video 20detik]
(ang/eds)