Proyek pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung menjadi sorotan setelah adanya laporan dari lembaga riset AS AidData yang menyebut pembangunan menggunakan hidden debt. Memang pembiayaan ini menggunakan skema business to business (b-to-b), jadi tidak melibatkan utang negara.
Tapi pembangunan ini juga menuai kontroversi, mulai dari studi yang dilakukan Jepang lalu proyek 'disikat' China hingga adanya pembengkakan biaya dalam proyek yang menjadi US$ 1,3 miliar hingga US$ 1,6 miliar atau sekitar Rp 18,4 triliun - Rp 22,7 triliun (asumsi kurs Rp 14.200).
Sebelumnya biaya pembangunan dipatok US$ 6 miliar atau sekitar Rp 85,2 triliun. Tapi saat ini biaya pembangunan sudah menyentuh US$ 7,97 miliar atau sebesar Rp 113,1 triliun.
Dicatat dari pemberitaan detikcom, awalnya China menawarkan pinjaman US$ 5,5 miliar lebih murah dari penawaran Jepang. Bahkan dengan jangka waktu 50 tahun dengan bunga 2% per tahun.
China juga menawarkan skema investasi 40% di bawah kepemilikan China dan 60% kepemilikan lokal. Hal inilah yang membentuk konsorsium BUMN PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC).
Tawaran Jepang
Tapi ketika proyek jalan biaya melonjak menjadi US$ 5,9 miliar. Bahkan terus membengkak menjadi US$ 6,07 miliar.
Saat penawaran proyek, China tak sendirian. Sudah ada Jepang yang lebih dulu melakukan studi kelayakan melalui Japan International Cooperation Agency (JICA). Bahkan Jepang sudah mengucurkan dana hingga US$ 3,5 juta sejak 2014 lalu untuk studi ini.
Pada 26 Agustus 2015, Utusan Jepang Izumi Hiroto membawa proposal revisi kedua ke Jakarta untuk pinjaman proyek. Jepang menawarkan nilai investasi sebesar US$ 6,2 miliar atau setara dengan Rp 88 triliun (kurs Rp 14.200). Saat itu Jepang meminta 75% proyek dibiayai oleh Jepang dengan pinjaman dengan waktu 40 tahun dan bunga 0,1% satu tahun.
Selain itu masa tenggang hingga 10 tahun, padahal bunga yang ditawarkan Jepang hingga 0,5% per tahun. Jepang kala itu juga meminta jaminan dari pemerintah, jika tidak ada maka mereka tidak mau menggarap proyek tersebut. Berbeda dengan China yang mengaku siap untuk menggarap proyek dengan skema business to business tanpa ada jaminan sama sekali dari pemerintah.
Apa kata Wamen BUMN Kartika Wirjoatmodjo? Klik halaman selanjutnya.
