Jakarta -
Pembuatan sumur resapan di Jakarta menuai kontroversi. Proyek yang dinilai bisa mengendalikan banjir di Jakarta ini justru malah dinilai tidak efektif.
Masalah efektivitas pengendalian banjir, menurut Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria hal itu tak bisa hanya dilihat melalui satu program saja, dalam hal ini maksudnya sumur resapan. Masih banyak menurutnya bentuk pengendali banjir yang dilakukan.
"Terkait efektivitas program pengendalian banjir pencegahan itu kan banyak sekali, tidak hanya sumur resapan tapi ada juga gerebek lumpur, pengerukan, pompa, polder, pembuatan, waduk, normalisasi dan naturalisasi, pembuatan tanggul dan sebagainya," kata Riza di Balai Kota DKI Jakarta, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Selasa (16/11/2021).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Riza memandang sumur resapan hanya satu dari banyak program yang dicanangkan Pemprov DKI Jakarta untuk penanggulangan bencana banjir. Menurutnya, efek dari pembangunan sumur resapan baru bisa dirasakan dalam 2 tahun belakangan.
Kritik terkait sumur resapan salah satunya datang dari Ketua Forum Warga Kota Jakarta (FAKTA) Azas Tigor Nainggolan. Dia menilai pembangunan sumur resapan di atas trotoar sepanjang Jalan Raden Said Soekanto di dekat Kanal Banjir Timur (KBT) salah tempat.
"Melihat pembuatan sumur resapan yang lucu dan tidak berfungsi ini tidak tepat sasaran tempatnya. Posisi sumur resapan justru tidak berfungsi sebagai tempat meresapnya air hujan. Justru yang terjadi adalah air tetap tergenang dan sumur resapan tidak ada gunanya," kata Azas Tigor kepada wartawan, Jumat (12/11/2021).
Azas mengatakan kawasan KBT tak perlu dilengkapi sumur resapan. Menurutnya, KBT bisa difungsikan sebagai tempat penampungan air hujan.
"Tidak perlu lagi membuat sumur resapan di sekitar sungai BKT karena sudah ada BKT sebagai tempat menampung dan menyalurkan air," jelas Azas Tigor.
Jakarta sendiri sebetulnya sudah memiliki berbagai proyek penangkal banjir. Mulai dari hulu hingga hilir. Dirangkum detikcom, Minggu (19/12/2021), penangkal banjir Jakarta di bagian hulu dimulai dari pembangunan dua bendungan di daerah Bogor sebagai pengatur debit air ke Jakarta.
Lanjutkan membaca -->
Dari sisi hulu pemerintah membangun Bendungan Ciawi dan Sukamahi. Sejatinya, bendungan ini akan selesai pada akhir tahun, namun kabar terakhir dua bendungan ini bakal kelar pada Februari 2022.
Dilihat detikcom dari unggahan di akun Instagram resmi Kementerian PUPR, per 21 November lalu, tercatat progres pembangunan Bendungan Sukamahi saat ini mencapai 92% dan Bendungan Ciawi 90%.
Curah hujan tinggi dan kondisi geologi yang sulit dinilai menjadi penyebab konstruksi harus molor ke Februari tahun depan.
Berlanjut ke penataan yang ada di dalam kota Jakarta, setidaknya ada dua proyek yang digadang menjadi penangkal banjir. Pertama, proyek sodetan kali Ciliwung. Proyek ini membangun sodetan atau terowongan kecil untuk mengalirkan air dari kali Ciliwung ke Kanal Banjir Timur.
Kementerian PUPR menyatakan pada tahun 2021 total panjang sodetan akan dibangun mencapai 1,26 kilometer, bertambah 549 meter dari rencana awal.
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, pembangunan sodetan ini akan mengurangi debit banjir Sungai Ciliwung dengan mengalirkan air sebesar 60 m3/detik ke Kanal Banjir Timur ketika Sungai Ciliwung sudah tidak lagi mampu menampung debit air pada perkiraan debit banjir ulang 25 tahunan sebesar 508 m3/detik.
Basuki mengatakan, adanya sodetan tersebut akan mengurangi risiko banjir di kawasan Kampung Melayu dan Manggarai, DKI Jakarta.
"Sehingga Insya Allah akan mengurangi risiko banjir pada beberapa kawasan di hilir Sungai Ciliwung, misalnya Kampung Melayu dan Manggarai," kata Basuki dalam keterangan tertulis Kementerian PUPR, dikutip Sabtu (7/8/2021).
Pekerjaan sodetan akan segera dimulai dan menyisakan pembebasan 6 bidang tanah seluas 10.494 m2 yang akan dieksekusi oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) setempat.
Masih ada proyek lainnya, baca di halaman berikutnya -->
Selain program sodetan, ada juga program normalisasi atau naturalisasi kali Ciliwung. Normalisasi ini dilakukan di sepanjang 33 km. Namun, hingga saat ini baru terealisasi sekitar setengahnya saja.
Proyek ini terhambat masalah pembebasan lahan. Pembebasan lahan sendiri menjadi tugas Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
Direktur Sungai dan Pantai Ditjen Sumber Daya Air Kementerian PUPR Bob Arthur Lombogia mengatakan, pembebasan lahan bukan terkendala masalah harga. Namun, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta belum mengalokasikan anggaran untuk pembebasan lahan tersebut.
"Bukan (harga), sebetulnya masalahnya kan belum teralokasi untuk pengadaan lahan. Jadi kalau masalah harga kan tetap mengikuti acuan yang ada, mengikuti harga sesuai harga yang nantinya ada konsultan penaksir harga, namanya kita melakukan appraisal, ada konsultan appraisal yang akan menentukan harganya, ada ketentuannya gitu," ujarnya kepada detikcom, Minggu (21/2/2021).
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan membentuk tim persiapan pengadaan tanah untuk melanjutkan proyek normalisasi Kali Ciliwung. Nantinya, normalisasi akan bergulir dari Pintu Air Manggarai, Jakarta Selatan, hingga Kampung Melayu, Jakarta Timur.
Pembentukan tim ini tertuang dalam Keputusan Gubernur (Kepgub) Nomor 849 Tahun 2021. Anies menunjuk Asisten Pemerintahan Sekda DKI Jakarta Sigit Wijatmoko sebagai ketua tim.
"Membentuk tim persiapan pengadaan tanah untuk pembangunan normalisasi Kali Ciliwung dengan susunan keanggotaan dan rincian tugas sebagaimana tercantum dalam lampiran," demikian bunyi Kepgub tersebut, Jumat, (2/7/2021).
Pengadaan tanah rencananya akan dilakukan di sejumlah kawasan di Jakarta Selatan dan Jakarta Timur. Perinciannya adalah Kelurahan Bukit Duri dan Kelurahan Manggarai di Tebet, Jakarta selatan.
Kemudian Kelurahan Kampung Melayu di Jatinegara dan Kelurahan Kebon Manggis di Matraman, Jakarta Timur. Biaya untuk keperluan tugas tim persiapan dibebankan pada APBD DKI Jakarta melalui dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) Dinas SDA DKI Jakarta.
.webp)
