Sumur Resapan Panen Kritik, Apa Saja Proyek Penangkal Banjir Jakarta?

Selain program sodetan, ada juga program normalisasi atau naturalisasi kali Ciliwung. Normalisasi ini dilakukan di sepanjang 33 km. Namun, hingga saat ini baru terealisasi sekitar setengahnya saja.

Proyek ini terhambat masalah pembebasan lahan. Pembebasan lahan sendiri menjadi tugas Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Direktur Sungai dan Pantai Ditjen Sumber Daya Air Kementerian PUPR Bob Arthur Lombogia mengatakan, pembebasan lahan bukan terkendala masalah harga. Namun, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta belum mengalokasikan anggaran untuk pembebasan lahan tersebut.

"Bukan (harga), sebetulnya masalahnya kan belum teralokasi untuk pengadaan lahan. Jadi kalau masalah harga kan tetap mengikuti acuan yang ada, mengikuti harga sesuai harga yang nantinya ada konsultan penaksir harga, namanya kita melakukan appraisal, ada konsultan appraisal yang akan menentukan harganya, ada ketentuannya gitu," ujarnya kepada detikcom, Minggu (21/2/2021).

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan membentuk tim persiapan pengadaan tanah untuk melanjutkan proyek normalisasi Kali Ciliwung. Nantinya, normalisasi akan bergulir dari Pintu Air Manggarai, Jakarta Selatan, hingga Kampung Melayu, Jakarta Timur.

Pembentukan tim ini tertuang dalam Keputusan Gubernur (Kepgub) Nomor 849 Tahun 2021. Anies menunjuk Asisten Pemerintahan Sekda DKI Jakarta Sigit Wijatmoko sebagai ketua tim.

"Membentuk tim persiapan pengadaan tanah untuk pembangunan normalisasi Kali Ciliwung dengan susunan keanggotaan dan rincian tugas sebagaimana tercantum dalam lampiran," demikian bunyi Kepgub tersebut, Jumat, (2/7/2021).

Pengadaan tanah rencananya akan dilakukan di sejumlah kawasan di Jakarta Selatan dan Jakarta Timur. Perinciannya adalah Kelurahan Bukit Duri dan Kelurahan Manggarai di Tebet, Jakarta selatan.

Kemudian Kelurahan Kampung Melayu di Jatinegara dan Kelurahan Kebon Manggis di Matraman, Jakarta Timur. Biaya untuk keperluan tugas tim persiapan dibebankan pada APBD DKI Jakarta melalui dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) Dinas SDA DKI Jakarta.