Mau Hapus Truk Obesitas, Pemerintah Wajib Lakukan 5 Hal Ini

Trio Hamdani - detikFinance
Kamis, 06 Jan 2022 13:03 WIB
Petugas gabungan menggelar operasi over dimensi overload di Tol JORR W2 Utara. Hingga pukul 10.41 WIB, lebih dari 20 dump truck ditilang oleh petugas.
Foto: Rifkianto Nugroho
Jakarta -

Sebelum menerapkan kebijakan Zero ODOL (Over Dimension Over Load), pemerintah harus siap mengatasi dampak yang ditimbulkannya, termasuk harus mempersiapkan informasi resiko mengenai dampak tersebut.

Jika itu sudah dilakukan, bisa dipastikan pelaksanaan Zero ODOL ini akan bisa diimplementasikan tanpa adanya penolakan, baik dari industri maupun masyarakat yang terkena dampak.

Hal itu disampaikan Dosen Institut Transportasi & Logistik Trisakti dan Pakar Transportasi Suripno, menanggapi banyaknya penolakan yang terjadi terhadap penerapan kebijakan Zero ODOL ini pada awal 2023 mendatang, baik dari indsutri maupun masyarakat.

Karenanya, menurutnya, yang berwenang memutuskan kebijakan Zero ODOL itu sesuai undang-undang adalah Presiden, bukan Menteri Perhubungan.

Dia mencontohkan mengenai keselamatan misalnya, yang menetapkan sasaran, berapa banyak kejadian kecelakaan yang harus ditekan, berapa banyak korban yang harus ditekan, itu yang memutuskan adalah Presiden.

"Jadi, masalah Zero ODOL ini bukan hanya terkait penegakan hukumnya saja, tapi juga dampaknya ke sektor lain dan masyarakat. Itu kan nanti Presiden juga yang akan menanggung dampaknya, makanya yang memutuskan juga harus Presiden, nggak bisa Menteri Perhubungan," tegasnya.

Karena, kata Suripno, sesuai di pasal 6 UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, pemerintah harus menetapkan sasaran yang jelas, termasuk sasaran Zero ODOL. "Zero ODOL sasarannya apa, itu harus jelas," katanya.

Dia menyampaikan ada 5 langkah yang harus dilakukan pemerintah sebelum menerapkan Zero ODOL ini. Pertama, pemerintah harus tahu dulu informasi dan konsekuensi sebelum memutuskan waktu penerapannya.

Bersambung ke halaman selanjutnya.